Peneliti Indef Nailul Huda menjelaskan kebijakan ekspor pasir laut jauh lebih menguntungkan para pengusaha.
PT Timah Tbk menyetorkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Triwulan I 2023 sebesar Rp124,7 miliar.
Kemenkeu menargetkan peningkatan dua kali lipat dari target dalam APBN untuk PNBP pada sektor pertambangan minerba.
Menkeu Sri Mulyani berharap realisasi perolehan aset dan PNBP eks Dana BLBI bisa mencapai 50 persen dari target.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi pembangunan rusun Aparatur Sipil Negara PUPR di Yogyakarta yang dinilai rapi.
BSI kembali bisa melayani transaksi MPN (Modul Penerimaan Negara) dan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kemenkeu optimistis potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Joint Program Kemenkeu pada tahun 2023 bisa mencapai potensi tahun sebelumnya.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program pembayaran penerimaan negara bukan pajak elektronik (e-PNBP).
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta menolak keras besaran sepuluh persen terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
apahabar.com, MARABAHAN – Sepanjang 2021 yang akan segera dilewati, Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala menyetorkan Rp341,5…
apahabar.com, JAKARTA – Setidaknya dalam sepekan terakhir, santer tersiar soal pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi…
Peneliti Indef Nailul Huda menjelaskan kebijakan ekspor pasir laut jauh lebih menguntungkan para pengusaha.
PT Timah Tbk menyetorkan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Triwulan I 2023 sebesar Rp124,7 miliar.
Kemenkeu menargetkan peningkatan dua kali lipat dari target dalam APBN untuk PNBP pada sektor pertambangan minerba.
Menkeu Sri Mulyani berharap realisasi perolehan aset dan PNBP eks Dana BLBI bisa mencapai 50 persen dari target.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi pembangunan rusun Aparatur Sipil Negara PUPR di Yogyakarta yang dinilai rapi.
BSI kembali bisa melayani transaksi MPN (Modul Penerimaan Negara) dan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kemenkeu optimistis potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Joint Program Kemenkeu pada tahun 2023 bisa mencapai potensi tahun sebelumnya.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program pembayaran penerimaan negara bukan pajak elektronik (e-PNBP).
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta menolak keras besaran sepuluh persen terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
apahabar.com, MARABAHAN – Sepanjang 2021 yang akan segera dilewati, Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala menyetorkan Rp341,5…
apahabar.com, JAKARTA – Setidaknya dalam sepekan terakhir, santer tersiar soal pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi…
