Partai Prima telah lolos dalam verifikasi administrasi perbaikan sehingga resmi menjadi calon peserta Pemilu 2024 telah memenuhi syarat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait Partai Prima dengan merancang jadwal verifikasi administrasi dan faktual perbaikan bagi
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengaku menyiapkan tiga jalur hukum yang hendak ditempuh untuk melawan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Di tengah perseteruan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), muncul keinginan perdamaian. Bagaimana peluangnya?
Partai berjanji akan mencabut gugatan mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika KPU meloloskan Sebagai Peserta Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) enggan mengomentari prahara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pemilu
Rangkuman berita hari ini diisi oleh gugatan partai prima yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu ada juga mudik gratis untuk tahun ini.
Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima buka suara terkait polemik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memberi putusan penundaan Pemilu 2024.
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisi II DPR RI menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) takkan menghalangi
Seusai memenangi gugatan, Partai Prima dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lolos tahapan verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu 204.
Partai Prima telah lolos dalam verifikasi administrasi perbaikan sehingga resmi menjadi calon peserta Pemilu 2024 telah memenuhi syarat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait Partai Prima dengan merancang jadwal verifikasi administrasi dan faktual perbaikan bagi
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengaku menyiapkan tiga jalur hukum yang hendak ditempuh untuk melawan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Di tengah perseteruan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), muncul keinginan perdamaian. Bagaimana peluangnya?
Mahkamah Konstitusi (MK) enggan mengomentari prahara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pemilu
Rangkuman berita hari ini diisi oleh gugatan partai prima yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu ada juga mudik gratis untuk tahun ini.
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisi II DPR RI menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) takkan menghalangi
