Ketua PD Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (Hisfarma) Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasan Ismail menilai UU Kesehatan membawa perubahan positif yang signifikan
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut pemerintah Indonesia untuk segera mencabut Omnibus Law
Ratusan tenaga kesehatan yang berasal dari lima organisasi profesi kesehatan, menggelar aksi demonstrasi menolak pembahasan RUU kesehatan Omnibus Law.
Aksi Demonstrasi digelar di depan Gedung DPR RI hari ini. Aksi ini bertujuan untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang mungkin dilakukan di Sidang Paripurna
ASPEK Indonesia menjelaskan dampak buruk Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, terus menyasar dan memiskinkan kelas serikat pekerja.
ASPEK Indonesia menjelaskan dampak buruk Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, terus menyasar dan memiskinkan kelas serikat pekerja
Perppu yang baru saja diterbitkan tertanggal 30 Desember 2022 oleh Presiden Jokowi itu masih dinilai tak lebih baik dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel menyesalkan langkah Jokowi menerbitkan Perppu 'Cilaka'.
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung penolakan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law (RUU Kesehatan Omnibus Law).
Jagat maya masih terus menyuarakan petisi ‘Pertahankan Independensi BI & OJK’ sebagai bentuk penolakan RUU PPSK melalui situs web Change.org.
apahabar.com, JAKARTA – Partai Buruh telah resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di…
Buruh menilai kehadiran UU Cipta Kerja membuat terjadinya gelombang PHK. Bahkan, menyebabkan upah buruh tidak kunjung mengalami kenaikan.
Ketua PD Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (Hisfarma) Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasan Ismail menilai UU Kesehatan membawa perubahan positif yang signifikan
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut pemerintah Indonesia untuk segera mencabut Omnibus Law
Ratusan tenaga kesehatan yang berasal dari lima organisasi profesi kesehatan, menggelar aksi demonstrasi menolak pembahasan RUU kesehatan Omnibus Law.
Aksi Demonstrasi digelar di depan Gedung DPR RI hari ini. Aksi ini bertujuan untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang mungkin dilakukan di Sidang Paripurna
ASPEK Indonesia menjelaskan dampak buruk Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, terus menyasar dan memiskinkan kelas serikat pekerja.
Perppu yang baru saja diterbitkan tertanggal 30 Desember 2022 oleh Presiden Jokowi itu masih dinilai tak lebih baik dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel menyesalkan langkah Jokowi menerbitkan Perppu 'Cilaka'.
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung penolakan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law (RUU Kesehatan Omnibus Law).
Jagat maya masih terus menyuarakan petisi ‘Pertahankan Independensi BI & OJK’ sebagai bentuk penolakan RUU PPSK melalui situs web Change.org.
apahabar.com, JAKARTA – Partai Buruh telah resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di…
