Sepanjang 2025, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima 298 Laporan Masyarakat (LM).
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mencari solusi terkait kebijakan pelayanan publik.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menetapkan Desa Indrasari sebagai Desa Anti Maladministrasi.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan (Kalsel) Hadi Rahman beserta jajarannya.
Penilaian Kepatuhan Penyelengaraan Pelayanan Publik 2023 lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, Pemkab Tapin berhasil meraih predikat A.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) meraih predikat zona hijau dengan nilai 90,61 kategori A peringkat ke-3 Kalimantan Selatan (Kalsel) setelah Pemk
apahabar.com, BANJARMASIN – Fenomena kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kelangkaan ini lantas…
apahabar.com, BANJARMASIN – Merespons aduan warga Basirih Banjarmasin ke Ombudsman RI Kalimantan Selatan (Kalsel) terkait keluhan…
apahabar.com, BANJARMASIN – Layanan PLN di Banjarmasin dikeluhkan. Lantaran ganti meteran listrik tanpa sepengetahuan pemilik. Ya,…
apahabar.com, BANJARMASIN – Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap tata kelola pertanian di kabupaten/kota Kalimantan Selatan (Kalsel)….
apahabar.com, BANJARMASIN – Ombudsman Kalsel melaksanakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat dan pantau pelayanan publik desa. Kepala…