Pansus III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk menuntaskan RAPERDA tentang Pedoman Pembiayaan Tahun Jamak.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banua Anam kembali menyambangi sekolah di Tabalong untuk memberikan penyuluhan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah
DPRD Kalimantan Selatan melalui Bapemperda menuntaskan finalisasi Prolegda 2026 pada Kamis (13/11).
Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dewan resmi disahkan. Salah satunya tentang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
DPRD HSS dan pemerintah daerah sedang menggodok Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Banggar DPRD Kabupaten HSS dan TAPD telah menyepakati Ranperda APBD 2026 Rp 1,9 Triliun.
Banggar DPRD Kabupaten HSS bersama TAPD menggelar rapat pembahasan Ranperda APBD Tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025.
DPRD Kabupaten HSS bersama Pemkab membahas Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Ketahanan Pangan Berkelanjutan.
Bupati Banjar menilai bahwa peraturan yang lama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi dan tantangan terkini.
DPRD Banjarbaru membahas tiga raperda penting dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Senin (21/10).
Pansus III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk menuntaskan RAPERDA tentang Pedoman Pembiayaan Tahun Jamak.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banua Anam kembali menyambangi sekolah di Tabalong untuk memberikan penyuluhan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah
DPRD Kalimantan Selatan melalui Bapemperda menuntaskan finalisasi Prolegda 2026 pada Kamis (13/11).
Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dewan resmi disahkan. Salah satunya tentang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
DPRD HSS dan pemerintah daerah sedang menggodok Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Banggar DPRD Kabupaten HSS dan TAPD telah menyepakati Ranperda APBD 2026 Rp 1,9 Triliun.
Banggar DPRD Kabupaten HSS bersama TAPD menggelar rapat pembahasan Ranperda APBD Tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025.
DPRD Kabupaten HSS bersama Pemkab membahas Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Ketahanan Pangan Berkelanjutan.
Bupati Banjar menilai bahwa peraturan yang lama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi dan tantangan terkini.
DPRD Banjarbaru membahas tiga raperda penting dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Senin (21/10).
