1 thn lalu
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari CISDI, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak agar pemerintah dan D
CISDI menyayangkan keputusan pemerintah menunda penerapan cukai minuman berpemanis hingga tahun 2024.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengakui dampak ekonomi yang diakibatkan minuman berpemanis dan plastik tidak signifikan.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi buka suara mengenai cukai minuman berpemanis dan plastik yang tak kunjung terealisasikan.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyoroti rencana pemerintah yang akan memungut cukai minuman berpemanis dalam kemasan plastik.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah angkat bicara soal cukai minuman berpemanis dan kemasan plastik yang akan diberlakukan pemerintah.
apahabar.com, BANJARMASIN – Upaya untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis oleh Kementerian Kesehatan rupanya belum berjalan efektif….
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari CISDI, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak agar pemerintah dan D
CISDI menyayangkan keputusan pemerintah menunda penerapan cukai minuman berpemanis hingga tahun 2024.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengakui dampak ekonomi yang diakibatkan minuman berpemanis dan plastik tidak signifikan.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyoroti rencana pemerintah yang akan memungut cukai minuman berpemanis dalam kemasan plastik.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah angkat bicara soal cukai minuman berpemanis dan kemasan plastik yang akan diberlakukan pemerintah.
apahabar.com, BANJARMASIN – Upaya untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis oleh Kementerian Kesehatan rupanya belum berjalan efektif….
