bakabar.com, BANJARMASIN – Upaya untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis oleh Kementerian Kesehatan rupanya belum berjalan efektif. Sebabnya, oleh peredaran minuman itu sendiri.
“Kita menyuruh orang berhenti, tapi kita tetap kasih, kita tetap sediakan (minuman berpemanis),” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan dr. Elvieda Sariwati, Rabu (24/8), dikutip bakabar.com dari Antara.
Diskusi publik daring bertajuk “Masa Depan Pengendalian Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)”, kemarin selesai digelar.
Oleh karena itu, dalam diskusi, pihaknya mendorong pemberlakuan cukai terhadap produk pangan berisiko tinggi terhadap kesehatan.
Dia menambahkan pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan sedang menyusun Peraturan Pemerintah untuk memberlakukan cukai terhadap MBDK.
Elvieda mengatakan murahnya harga produk tersebut menyebabkan semua orang bisa dengan mudah membelinya.
“Menarik perhatian dan juga bisa dijangkau dengan harga yang murah, bisa dijangkau oleh masyarakat mulai dari yang (lapisan) bawah sampai yang atas,” katanya.
Dia mencontohkan 61,27 persen penduduk berusia di atas tiga tahun memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali sehari.
Pihaknya juga mendorong ketersediaan makanan dan minuman dengan gula, garam, lemak (GGL) rendah di lingkungan sekolah dan tempat kerja.
Dia meminta dukungan dari semua pihak dalam upaya mempercepat diterbitkannya regulasi terkait produk minuman berpemanis dalam kemasan ini.
“Memang kita target dari Kementerian Keuangan adalah tahun ini regulasi-nya selesai dan paling lambat tahun depan itu sudah diterapkan,” katanya.
