Sejumlah fakta terungkap dari OTT KPK di Kalimantan Timur. Ada kesepakatan memenangkan tender proyek jalan.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Encik Wardani menilai E-katalog sebagai alat yang tepat untuk mendukung efisiensi dalam pemerintah dan UMKM.
Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Disperindag mengajak para pelaku Pelaku Industri Kecil Menengah menggunakan E-Katalog dalam usahanya.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan meminta pemerintah untuk menggunakan e-Katalog untuk sekadar memesan kue rapat.
Wamendag Jerry Sambuaga meminta pelaku UMKM untuk melakukan digitalisasi, termasuk hadir di katalog elektronik (e-katalog) pemerintah.
LKPP mencatat jumlah produk yang tayang di katalog elektronik atau e-katalog telah mencapai lebih dari 5 juta produk per 19 Juni 2023.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sekitar 1 juta produk IKM sudah masuk ke sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di katalog elektronik.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Miga melibatkan 22 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menyiapkan E-katalog di industri migas.
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) optimis mampu memasukan 98 persen produk UMKM ke dalam E-Katalog LKPP.
apahabar.com, BANJARMASIN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gencar mendorong daerah untuk…
apahabar.com, PELAIHARI – Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah beserta rombongan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten…