bakabar.com, JAKARTA - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan meminta pemerintah untuk menggunakan e-Katalog untuk sekadar memesan kue rapat.
Hal ini ditujukan demi transparansi penggunaan anggaran dan menekan potensi korupsi di tubuh pemerintah.
"Jadi sekarang kalau di pemerintahan kita rapat gitu kue rapatnya saja belinya online langsung dan e-payment, jadi dibayar enggak pakai duit," kata Pahala, Selasa (11/7).
Baca Juga: KPK Akui Kapolres Kotabaru Lolos dari Jerat Etik Dewan Pengawas!
Pahala menambahkan bahwa penerapan e-Katalog merupakan bagian dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang kini telah memasuki tahun ketiga.
Pemerintah daerah, kata dia, kini berhasil menyalip beberapa instansi pusat dalam hal transparansi penggunaan anggaran, salah satunya adalah dengan pengadaan barang dan jasa via e-katalog tercatat mencapai lima juta barang dan jasa.
"Kita dorong katalog saja, tinggal klik seperti (belanja) online-online gitu. Nah katalog kesehatan sudah jalan, obat generik dan alat kesehatan tapi katalog nasional dari 50.000-an yang saya dengar terakhir 50.000 barang tayang yang sekarang dipermudah sudah lima juta lebih barang tayang," jelasnya.
Baca Juga: Ironi Korupsi di KPK, Firli Bahuri Cs Gagal Beri Keteladanan
Pahala menjelaskan para responden SPI adalah para aparatur sipil negara (ASN) dan kontraktor yang pernah terlibat dalam program pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan dalam kurun waktu setahun terakhir.
Sehingga akurasinya bisa lebih dipertanggungjawabkan. Pada tahun ketiga ini nilai SPI secara nasional tercatat mencapai 71,2 persen.
Sementara Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas KemenPAN RB, Agus Evan Purwanto juga menerangkan pengadaan barang dan jasa juga masuk dalam program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Kemenpan RB.
Baca Juga: Firli Bahuri Didesak Mundur Akibat KPK Digerogoti Pegawai Korup
"Pengadaan barang dan jasa juga masuk dalam komponen RB Tematik. Jadi kalau pengadaan barang jasa tidak lewat e-katalog maka nilainya akan turun," kata Agus.
Agus mengungkapkan KemenPAN RB juga mempunyai penilaian bernama Indeks RB dan penilaiannya akan meliputi banyak aspek, salah satunya adalah transparansi anggaran dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
"Nah Semua ini akan berpengaruh kepada Indeks RB mereka. Otomatis semua akan concern karena mulai tahun ini Deputi ESDM akan menggunakan indeks itu lebih dinamis artinya bisa tiap tahun berubah. Kalau indeks RB naik turun, tunjangan kinerja juga bisa naik turun," pungkasnya.
