Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) melaksanakan aksi penyitaan serentak terhadap para penunggak pa
TKD salah satu pilar utama kebijakan fiskal nasional berfungsi memperkuat otonomi daerah, mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mengambil langkah tegas terhadap para penunggak pajak.
Lewat penyampaian 100 surat paksa serentak pada 4 Juni 2025, DJP berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp6.227.404.085.
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat pemerintah telah menggelontorkan Rp 96,56 miliar untuk Pilkada Kalsel
Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) pemadanan NIK dengan NPWP telah mencapai 99,99 persen.
Upaya penegakan hukum ini menunjukkan komitmen Kanwil DJP Kalselteng dalam menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan.
Bank Kalsel terus memperkuat upayanya dalam memajukan transaksi keuangan berbasis digital dengan mitra-mitranya.
Direktorat Jendral Pajak (DJP) memastikan bakal mengoperasikan penuh teknologi perpajakan super canggih, yakni core tax system pada pertengahan tahun ini.
Sudah ada ribuan Wajib Pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 2023.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjanjikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai akan dilebur menjadi Badan Penerimaan Negara. Gagasan ini
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Sepatan (Kalsel) mencatat rata-rata realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daera