Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat pemerintah telah menggelontorkan Rp 96,56 miliar untuk Pilkada Kalsel
Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) pemadanan NIK dengan NPWP telah mencapai 99,99 persen.
Upaya penegakan hukum ini menunjukkan komitmen Kanwil DJP Kalselteng dalam menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan.
Bank Kalsel terus memperkuat upayanya dalam memajukan transaksi keuangan berbasis digital dengan mitra-mitranya.
Direktorat Jendral Pajak (DJP) memastikan bakal mengoperasikan penuh teknologi perpajakan super canggih, yakni core tax system pada pertengahan tahun ini.
Sudah ada ribuan Wajib Pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan 2023.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjanjikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai akan dilebur menjadi Badan Penerimaan Negara. Gagasan ini
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Sepatan (Kalsel) mencatat rata-rata realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daera
DJP Kemenkeu tidak pernah membentuk satgas khusus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak kaya atau yang berpenghasilan tinggi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pajak konser merupakan kewenangan pemerintah daerah (pemda).
DJP merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
INDEF mendukung wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kemenkeu.