bakabar.com, JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan menjelaskan Indonesia sedang berupaya meraih cita-cita sebagai negara maju. Harapannya dalam 100 tahun Indonesiamerdeka di 2045, perekonomian menjadi lebih baik, termasuk dalam ekonomi digital.
"Cita-citanya kan ingin menjadi negara maju, nah untuk menjadi negara maju itu pasti salah satu indikatornya adalah digital ekonomi," ujar Kasan dalam diskusi bertajuk Memanfaatkan Devisa Hasil Ekspor Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Rabu (21/6).
Sebagai negara maju, Kasan menuturkan, pendapatan perkapita sebagaimana dirancang oleh Bappenas dibawah kordinasi kementerian perekonomian, menyaratkan pendapatan perkapita Indonesia minimal USD 23 ribu. Adapun tahun ini, pendapatan per kapita Indonesia baru di angka USD 4.200
"Dari sekarang posisi sekitar 4 ribu USD, berarti kan harus 6 kali lipat. Enam kali lipat itu pertumbuhan ekonomi, komponennya salah satunya adalah terkait dengan Devisa Hasil Ekspor (DHE)," ungkap Kasan.
Baca Juga: IHSG Sideaway, Pasar Cermati Kebijakan Devisa Hasil Ekspor
Devisa Hasil Ekspor (DHE) menurut Kasan berasal dari komoditas dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Dalam aturan terbaru, eksportir harus menahan dolar hasil ekspornya di perbankan dalam negeri selama 3 bulan, dari semula 1 bulan.
Peraturan baru itu memberi banyak manfaat bagi Indonesia karena dana tersebut masuk ke sistem keuangan. Hal itu berdampak besar terhadap stabilisasi nilai tukar rupiah dan memperkuat cadangan devisa negara.
"Sebenarnya peran dari devisa hasil ekspor dalam pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi salah satu sektor penggeraknya. Menuju cita-cita Indonesia menjadi negara maju ditahun 2045 atau 100 tahun merdeka," paparnya.
Per 3 Mei 2023, Bank Indonesia (BI) telah menampung Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar 363 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang terkumpul dari 16 eksportir. Ke-16 eksportir itu mencakup aktivitas sektor pertambangan, perkebunan, serta perikanan.
Baca Juga: Cadangan Devisa Indonesia April 2023, BI: Capai 144,2 Miliar Dolar AS
Dengan tambahan DHE yang masuk, likuiditas Indonesia dalam bentuk dolar AS akan bertambah. DHE juga sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia dari ketidakpastian ekonomi global.
Saat ini, peluang Indonesia menjadi negara maju semakin terbuka lebar meskipun mendapat tekanan kuat pasca pandemi Covid-19. Hal itu diyakini oleh ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah saat menghadiri OCBC NISP Business Forum di Jakarta, Selasa (21/3).
Menurutnya, ekonomi Indonesia perlu tumbuh 8 persen per tahun selama kurun waktu 10 tahun agar Indonesia mampu menjadi negara maju pada tahun 2045.
“Hitungan yang sudah kita lakukan menunjukkan kita perlu pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen per tahun, selama periode 10 tahun,” ujarnya, Selasa (21/3).
Baca Juga: Cadangan Devisa Februari 2023 Meningkat Jadi USD 140,3 miliar
Piter mencontohkan China. Diketahui negara tirai bambu itu berhasil mencapai pertumbuhan di atas 12 persen per tahun selama lebih dari 10 tahun. Sehingga saat ini, China dianggap sebagai negara dengan perekonomian terbaik.
"Nah jika kita dapat menerapkan itu terhadap perekonomian di Indonesia, maka kita bisa segera menyusul negara maju lainnya pada 2045," terangnya.
Menurut Piter, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata hanya sebesar 5 persen per tahun, ternyata belum efektif untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Angkatan kerja kita setiap tahun mencapai sekitar 4 juta. Sementara itu, dengan pertumbuhan ekonomi kira-kira hanya sebesar 5 persen per tahun, kita hanya bisa menyerap sekitar 1,25 juta,” ungkapnya.
Baca Juga: Hilirisasi Komoditas, Airlangga: Genjot Devisa dari Neraca Dagang
Untuk itu, pemerintah perlu menarik lebih banyak investasi dengan melakukan hilirisasi sumberdaya alam (SDA) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun. Itu sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Kita perlu optimistis karena kita memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju. Tapi kalau kita tidak bisa mengoptimalkannya, kita kesulitan menjadi negara maju di 2045,” tegasnya.
