bakabar.com, SEMARANG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah (Jateng) serukan program pengembangan energi baru terbarukan (EBT) berbasis komunitas.
"Jadi energi komunitas itu diinisiatif warga, dikelola oleh warga dan sesuai dengan kebutuhan warga," ujar Staf Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng, Adetya Pramandira kepada bakabar.com, Selasa (23/1).
Gerakan tersebut muncul karena pihaknya melihat penyediaan energi, khususnya energi listrik yang dikelola korporasi atau industri energi yang berskala besar banyak menimbulkan ketimpangan.
"Di banyak kasus yang kami temui itu justru menimbulkan ketimpangan, merebut hak-hak, merampas atau merenggut ruang hidup," ucap Dera sapaan akrabnya.
Baca Juga: Aktif Singgung Krisis Iklim, Cak Imin Udah Tobat?
Ia mengomentari klaim Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Dieng sebagai energi bersih yang berbading terbalik dengan segala risikonya seperti gas beracun, dan kerusakan lingkungan yang berdampak ke sumber hidup puluhan ribu petani di sana.
Konsep transisi energi tersebut bukan hanya membincangkan mengenai perubahan energi kotor menjadi energi baru terbarukan (EBT).
"Akan tetapi juga bicara soal sisi keadilannya," ujarnya.
Baca Juga: Petani Muda Semakin Langka, Food Estate Alamat Gagal
Dera menyebut kosep-konsep korporasi energi atau industri energi berskala besar yang seperti ini harus segera ditinggalkan.
Karena itu, ia melihat potensi Provinsi Jawa Tengah mengenai komoditas energi perlu dieksplorasi lebih mendalam.
"Apa yang ada di wilayah-wilayah lokal ini yang bisa dioptimalkan," ucapnya.
Baca Juga: Target Bauran EBT 2025 Direvisi Jadi 17-19 Persen
Baca Juga: Bauran EBT Jauh dari Target, Perlu Gaspol Transisi Energi
Dera mencontohkan EBT berbasis komunitas seperti masyarakat di Blora yang mengoptimalkan energi bayu (angin).
Dengan begitu ia berharap untuk menciptakan energi yang nantinya akan disalurkan antara rumah ke rumah tanpa ada lagi campur tangan oleh korporasi.
"Saya fikir energi berbasis komunitas ini berdasarkan kebutuhan, yang benar-benar kebutuhan warga dia dikelola warga di atas inisiasif warga," pungkasnya.
