Dalam video lainnya, Ketua Sidang Aziz Syamsuddin yang berasal dari Partai Golkar, berkali-kali menolak memberi waktu Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat yang akan menyampaikan pandangan, sehingga Fraksi PD memutuskan Walk Out dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
RUU Cipta Kerja resmi disahkan DPR dalam rapat paripurna DPR tersebut. Omnibus Law banyak mengundang kekecewaan karena dianggap merugikan kaum buruh, petani dan nelayan.
Pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Lawa ramai diperbincangkan netizen hingga menjadi trending topic media sosial.
Meskipun RUU Cipta Kerja telah disahkan, kalangan buruh di tanah air rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa dan melakukan mogok nasional selama 3 hari dari 6-8 Oktober 2020.
Kesepakatan soal RUU Cipta Kerja ini diambil dalam rapat paripurna DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam paripurna itu, dari pemerintah hadir Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Aksi Demo Penolakan
Aksi unjuk rasa dan demontrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di berbagai daeran di tanah air.
Pantauan di twitter, Selasa (6/10/2020) hingga Rabu (7/10/2020), kalangan buruh dan mahasiswa mendatangi Gedung DPR di Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi penolakan UU Ciptakerja diadang polisi. Polisi berkali-kali menyemprotkan air menggunakan water canon di depan gedung DPR-RI Jakarta.
Di beberapa daerah, unjuk rasa berujung bentrok antara polisi dan para pengunjuk rasa.
Selain berunjuk rasa, sebagai bentuk protes, kalangan buruh di sejumlah daerah juga melakukan aksi mogok nasional sejak 6-8 Oktober.
Editor : El Achmad
