bakabar.com, JAKARTA – Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu membela Ketua DPR Puan Maharani yang jadi sorotan karena diduga sengaja mematikan mic Irwan Fecho saat paripurana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (5/10/20).
Masinton membantah Puan Maharani sengaja mematikan microfon milik Fraksi Demokrat Irwan Fecho. Dia mengatakan mic mati otomatis karena sistem sudah membatasi waktu bicara maksimal lima menit.
“Masa waktu bicara juga diatur secara otomatis, karena mik otomatis akan mati pada menit kelima,” kata Masinton, Selasa (6/10) sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com.
Masinton mengatakan tak mungkin Puan mematikan mic. Sebab rapat itu tidak dipimpin oleh Puan, melainkan Azis Syamsuddin dari fraksi Golkar.
Sebelumnya, Video Puan Maharani diduga mematikan microfon saat Irwan Fecho dari Fraksi Demokrat menyampaikan kritik pada rapat paripurna pengesahan RUU Ciptakerja Omnibus Law, Senin (5/10/2020), jadi viral di media sosial.
Baca Juga : Viral Video Detik-detik Puan Maharani Diduga Matikan Mic Irwan Fecho di Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja
Dalam video terlihat, saat Anggota Fraksi Demokrat Irwan Fecho menyampaikan kritik terhadap RUU Cipta Kerja Omnibus Law _yang dinilai menghilangkan hak-hak rakyat kecil_, Ketua DPR Puan Maharani kemudian menjulurkan tangan diduga mematikan microfon di depannya sehingga suara Irwan Fecho tak terdengar lagi. Setelah itu Puan kembali menarik tangannya
Sebelum tangan Puan bergerak diduga menekan tombol mematikan microfon suara Irwan Fecho, Puan Maharani terlihat berbicara dengan Ketua Sidang Aziz Syamsuddin.
Setelah kejadian itu, Ketua sidang Aziz Syamsuddin meneruskan jalannya Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
Gambar berbicara, saat Anggota @FPD_DPR Irwan Fecho bicara menyampaikan sikap anggota, mic dimatikan oleh Pimpinan DPR . This is democracy??! pic.twitter.com/CNZMbdAfBn
— Imelda Sari (@isari68) October 5, 2020
Video aksi arogansi pimpinan sidang Puan Maharani dan Aziz Syamsuddin yang tak mau mendengarkan aspirasi, pandangan dan masukkan dari sesama anggota DPR itu menuai kritik di media sosial twitter.
“Gambar berbicara, saat Anggota @FPD_DPR Irwan Fecho bicara menyampaikan sikap anggota, mic dimatikan oleh Pimpinan DPR . This is democracy??!” tulis @isari68 di akun twitternya.
“Mungkin Ibu Puan Maharani tdk suka mendengarkan saran, pandangan, masukan bahkan kritik dari @irwan_fecho, Fraksi Demokrat.
Shg pertanyaan yg muncul adalah : jika anggota DPR saja tdk mau didengar pandangannya, bagaimana Ketua DPR RI mau dengarkan aspirasi & harapan rakyat?” tulis @OssyDermawan.
Sementara itu, @NephiLaxmus, menulis, “Ketika ber-oposisi diberi kesempatan sepenuhnya berdrama sampai habis airmata.
Ketika berkuasa, suara oposisi dibungkam di forum resmi dan konon terhormat.”
Dalam video lainnya, Ketua Sidang Aziz Syamsuddin yang berasal dari Partai Golkar, berkali-kali menolak memberi waktu Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat yang akan menyampaikan pandangan, sehingga Fraksi PD memutuskan Walk Out dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
RUU Cipta Kerja resmi disahkan DPR dalam rapat paripurna DPR tersebut. Omnibus Law banyak mengundang kekecewaan karena dianggap merugikan kaum buruh, petani dan nelayan.
Pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Lawa ramai diperbincangkan netizen hingga menjadi trending topic media sosial.
Meskipun RUU Cipta Kerja telah disahkan, kalangan buruh di tanah air rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa dan melakukan mogok nasional selama 3 hari dari 6-8 Oktober 2020.
Kesepakatan soal RUU Cipta Kerja ini diambil dalam rapat paripurna DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam paripurna itu, dari pemerintah hadir Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Aksi Demo Penolakan
Aksi unjuk rasa dan demontrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di berbagai daeran di tanah air.
Pantauan di twitter, Selasa (6/10/2020) hingga Rabu (7/10/2020), kalangan buruh dan mahasiswa mendatangi Gedung DPR di Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi penolakan UU Ciptakerja diadang polisi. Polisi berkali-kali menyemprotkan air menggunakan water canon di depan gedung DPR-RI Jakarta.
Di beberapa daerah, unjuk rasa berujung bentrok antara polisi dan para pengunjuk rasa.
Selain berunjuk rasa, sebagai bentuk protes, kalangan buruh di sejumlah daerah juga melakukan aksi mogok nasional sejak 6-8 Oktober.
Editor : El Achmad
