bakabar.com, JAKARTA - Beberapa lampu menara terlihat dari tepi jalan Kilometer (Km) 171, Satu, Tanah Bumbu yang delapan bulan terakhir longsor digerus tambang batu bara. Lampu-lampu tersebut bukan penerang para pekerja perbaikan jalan, melainkan untuk penambang beraktivitas di malam hari.
Alih-alih perbaikan, sesuai pantauan lapangan bakabar.com, yang terlihat justru aktivitas penggalian batu bara kembali beroperasi. Jaraknya hanya sekitar 50-70 meter dari ruas jalan alternatif Km 171 Tanah Bumbu. Terlihat pula sejumlah alat berat serta armada unit angkutan hilir-mudik.
"Tepat di samping jalur jalan alternatif sekarang dilakukan aktivitas penambangan batu bara kembali oleh PT Arutmin Indonesia, karena memang lokasi itu masuk dalam konsesi Arutmin," jelas kuasa hukum korban longsor Km 171, Agus Rismalianoor dihubungi bakabar.com.
Baca Juga: Amblasnya Jalan Nasional Km 171 Satui Tanbu, Tanggung Jawab Siapa?
Amblasnya jalan nasional Kilometer 171 Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menyisakan ragam pekerjaan rumah pemerintah. Arus lalu lintas masih terganggu, belasan kepala keluarga terpaksa mengungsi. Kini perusahaan terkesan saling lempar penanganan.
Sementara amblasnya jalan membuat pengendara mobil roda empat ke atas belum bisa melalui jalan penghubung Tanah Laut-Tanah Bumbu. Rumah warga ikut retak-retak, diduga sebagai dampak dari aktivitas pertambangan yang semakin mepet ke jalan.
Longsor pada Rabu 28 September 2022 dini hari merusak 200 meter ruas jalan. Adapun kerusakannya mencapai sepanjang 20 meter. Masih berpotensi melebar. Selain jalan nasional, setidaknya 23 rumah rusak-rusak. Belum termasuk sebuah rumah tanpa penghuni yang ikut ambruk.
Baca Juga: Mengapa Jokowi Terus Abai Tragedi Km 171 Tanah Bumbu?
PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (MJAB) sempat dituding sebagai biang kerok longsornya Jalan Nasional Km 171. Namun kepolisian menyebut sejumlah nama perusahaan lain: PT Autum dan PT ABC. IUP mereka-lah yang berada di bibir jalan nasional itu. Sementara di sebelah kanan jalan merupakan tambang milik PT. Arutmin.
Dalam areal tambang tersebut, polisi mengendus indikasi aktivitas penambangan yang dilakukan bukan mewakili perusahaan, melainkan pribadi oknum tertentu. Mereka menambang di lokasi eks tambang perusahaan.
"Tapi ini bukan penambang ilegal, karena tidak mungkin mereka menggunakan lampu menara sampai malam. Sepertinya ini tambang bukaan baru," jelas Agus.
Ambasnya jalan nasional Km 171 Satui terindikasi berada di konsesi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Arutmin Indonesia Tambang Satui. Medio Oktober 2022, Humas Arutmin Sri Fitriani tak membantah temuan itu.
Baca Juga: Kementerian ESDM Diduga Sengaja Abai Tragedi Km 171 Tanah Bumbu
“Benar ini masuk wilayah konsesi Arutmin, tetapi kami baik di masa lalu atau waktu dekat tidak ada rencana melakukan penambangan di areal tersebut,” ujarnya.
Maka dalam hal ini, kata dia, tanggu PT Arutmin hanya sebatas membantu pemerintah daerah dan masyarakat terkait rencana pengalihan jalan akibat longsor.
Ditanya mengenai adanya aktivitas pertambangan batu bara yang tidak terkontrol di konsesi Arutmin, Sri rupanya sudah mengetahui.
“Tahun lalu sudah kita laporkan ya. Dan sepanjang pengetahuan saya sudah ditindaklanjuti, tetapi hasilnya seperti apa sebaiknya pihak-pihak lain yang berkompeten dimintai konfirmasi,” singkat Sri.
Sampai kini belum terdengar perhatian signifikan dari pemerintah pusat. bakabar.com sudah berulang kali menghubungi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Namun sampai malam ini, belum ada respons dari Bey.
Baca Juga: Duh, Sekjen Kementerian Tak Tahu Tragedi Km 171 Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan sedianya memiliki belasan legislator di Senayan, sebutan gedung DPR RI. Namun mayoritas mereka tak merespons permintaan wawancara bakabar.com terkait Km 171.
"Bukan komisi kami yang berhak memanggil," ujar salah seorang legislator Kalsel di Senayan ditanya perihal ketidaktahuan sekretaris jenderal Kementerian ESDM mengenai longsor jalan nasional Km 171.
"Saya tidak mengerti daerahnya juga masalahnya," timpal legislator lain yang berada di Komisi Hukum DPR RI tapi bukan berasal dari Kalsel.
Dari banyak pejabat maupun wakil rakyat khususnya dari Kalsel di pemerintah pusat, kali terakhir hanya Menteri Erick Thohir yang merespons longsornya jalan nasional di Km 171 Tanah Bumbu. Erick berjanji menyampaikan keluhan tersebut ke Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Lampung, tapi Lupa Km 171 Tanah Bumbu
"Nanti disampaikan juga ke beliau, di-DM (pesan singkat Instagram) aja Pak Jokowi, pasti baca kok," ucap Erick saat menghadiri Indonesia Coffee Festival 2023 di JIExp Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5).
Beda halnya Erick, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana justru tak tahu-menahu soal adanya insiden tanah longsor di jalan nasional Km 171.
Sosok yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Minerba itu justru bertanya balik saat ditanya langkah Kementerian ESDM dalam menangani insiden jalan putus yang ada di Tanah Bumbu tersebut.
Baca Juga: Tak Tahu Tragedi Km 171 Tanbu, Sekjen ESDM Sebaiknya Mundur!
"Jalan apa sih?" tanya Rida sambil terburu-buru ingin memasuki ruangan, saat ditemui awak media di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).
Usai dijelaskan lebih detail, Rida mengaku belum mendapat laporan terkait adanya jalan putus di Km 171 Tanah Bumbu. "Aku belum dapet info itu, aku cek dulu ya," singkat Rida lalu langsung bergegas.
Hasil analisis organisasi lingkungan hidup Walhi, longsor jalan nasional Km 171 adalah imbas dari masifnya aktivitas penggalian batu bara. Walhi mendapati fakta bahwa lubang tambang yang diduga menjadi biang longsor hanya berjarak 38 meter dari sisi utara dan 152 meter sisi selatan dari badan jalan nasional 171.
"Kami menemukan fakta jika di dekat titik longsor masih terdapat tambang aktif yang hanya berjarak 183 meter," demikian laporan Walhi.
Baca Juga: Bukan Alternatif, tapi Jalan Darurat Km 171 Tanah Bumbu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4/2012 sudah mengamanatkan jarak minimal tepi galian lubang tambang dengan permukiman adalah 500 meter. Perusahaan tambang seharusnya menutup lubang tambang setelah melakukan pengerukan.
Seperti diketahui, jalan nasional Km 171 Satui Tanbu putus akibat longsor. Guguran tanah terjadi sebanyak tiga kali. Kali pertama 28 September 2022, akses lalu lintas dari Banjarmasin ke Kotabaru atau sebaliknya terpaksa menggunakan jalan alternatif di Tanbu.
Baca Juga: Jalan Km 171 Kalsel Ambruk Sejak 2022, Warga Harap Jokowi Segera Ambil Tindakan
Longsornya jalan nasional Kilometer 171 Satui Tanah Bumbu tak ubahnya tragedi. Tak cuma melumpuhkan ruas jalan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur, juga membuat puluhan keluarga terpaksa mengungsi.
Delapan bulan berlalu, belum terlihat tanda perbaikan dan pembenahan yang signifikan. Pemerintah masih sibuk saling tunjuk dengan perusahaan tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab.
Ketua Gerakan Jalan Lurus Kalimantan Selatan Anang Rosadi Adenansi, meminta pemerintah pusat segera turun tangan memperbaiki jalan tersebut.
“Saya ingin menyampaikan hari ini kepada bapak Presiden RI, atas permintaan bapak, bahwasanya segera laporkan kerusakan infrastruktur di manapun anda berada. Laporkan lewat media sosial walaupun sebenarnya laporan lewat media sosial itu bukan tindakan yang baik,” paparnya.
Baca Juga: Wapres ke Kalsel Hari ini, tapi Tidak ke Km 171 Tanah Bumbu
“Itu menandakan bahwa mekanisme daripada kenegaraan ini tidak berjalan lancar, sehingga harus lewat media sosial,” sambungnya melalui salinan video yang menayangkan Anang sedang berada di lokasi jalan longsor.
Sudah lebih delapan bulan jalan nasional Km 171 hancur lebur akibat aktivitas pertambangan. Sama sekali tidak ada upaya dari pemerintah untuk memperbaikinya.
“Pemerintah sepertinya tidak terlalu konsen dengan Kalsel, sehingga mereka bisa bertindak, boleh dikatakan semena-mena,” tegasnya.
Menurut Anang, hancur leburnya mayoritas jalan di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari konsekuensi sebagai daerah penyuplai APBN dari sektor tambang.
“Menghidupi listrik di Jawa, hutan kami habis digunduli. Sekarang bumi kami dihancurkan untuk menghidupi orang-orang yang tidak hanya di Kalsel dan di luar Kalsel,” tuturnya.
