Tragedi Km 171

Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Lampung, tapi Lupa Km 171 Tanah Bumbu

Rusaknya jalan di Lampung menyita perhatian Presiden Joko Widodo, namun tidak untuk jalan nasional di Km 171 di Tanah Bumbu yang hilang

Featured-Image
Imbas longsor September silam, ruas jalan nasional Km 171 kini hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua.

bakabar.com, JAKARTA - Rusaknya jalan di Lampung menyita perhatian Presiden Joko Widodo, namun tidak untuk jalan nasional di Km 171 di Tanah Bumbu yang hilang digerus tambang ilegal.

Jalan penghubung Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur tersebut ambrol pada Rabu dini hari, 29 September 2021. Sudah hampir setahun lamanya, belum juga ada tanda perbaikan.

Belum terkonfirmasi mengapa Jokowi belum juga mengagendakan datang ke Tanah Bumbu serupa yang dilakukannya di Lampung. bakabar.com sudah mencoba mengontak Deputi Bidang Protokoler, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin namun tak ada balasan.  

Momen saat mobil RI Presiden Jokowi menerobos jalan rusak di Lampung
Momen saat mobil RI Presiden Jokowi menerobos jalan rusak di Lampung. 

Baca Juga: Pemprov Lampung Buru-buru Lakukan Perbaikan Jelang Kunjungan Jokowi

Baca Juga: Bukan Alternatif, tapi Jalan Darurat Km 171 Tanah Bumbu

Hanya Menteri ESDM Arifin Tasrif yang sedikit memberikan respons. Arifin memastikan upaya perbaikan terus berlanjut.

"Iya [Kementerian ESDM sedang menurunkan tim], nanti tunggu lah," singkat Arifin dalam wawancara cegat di kementerian, Jumat (5/5).

Aktivitas warga di jalan penghubung Kabupaten Tanah Laut dengan Tanah Bumbu tersebut nyaris lumpuh total. Badan jalan nasional tergerus habis tanpa sisa.

Baca Juga: Wapres ke Kalsel Hari ini, tapi Tidak ke Km 171 Tanah Bumbu

Panjang longsoran mencapai sekira 50 meter, namun begitu sesuai kajian Kementerian PUPR butuh tak kurang ratusan miliar rupiah untuk perbaikan.

Jalur alternatif menuju Tanah Bumbu sedianya berjarak 13 kilometer. Namun, selain jauh, kondisi jalurnya pun licin. Saking licinnya, pernah dua taksi colt 'adu banteng' di jalan berlumpur itu.

Kondisi jalur alternatif Satui Tanbu usai Jalan Nasional KM 171 Satui Tanbu longsor, Minggu (16/10).
Kondisi jalur alternatif Satui Tanbu usai Jalan Nasional KM 171 Satui Tanbu longsor, Minggu (16/10).

Kuasa hukum korban longsor jalan nasional Km 171, Satui, Tanah Bumbu menilai jalan angkutan tambang yang sekarang dijadikan alternatif jauh dari kata layak.

Baca Juga: Tragedi Km 171: Citra Satelit Saja Tak Cukup

"Saya tidak sepakat jika jalan itu disebut jalan alternatif. Karena kalau itu alternatif selayaknya nyaman dilewati oleh pengendara," jelas Agus Rismalianoor kepada bakabar.com, Sabtu (29/4).

Agus lebih sepakat jika jalan yang sekarang dilintasi warga disebut sebagai jalan darurat. "Darurat perhatian dan tindakan dari pemerintah daerah, provinsi dan nasional," jelasnya.

Sedikit gambaran lagi, jalan alternatif yang ada kondisinya tak kunjung membaik dan tak jauh berbeda sewaktu jalan tersebut dibuka dan mulai digunakan.

Baca Juga: 6 Bulan Tragedi Km 171, Jalan Baru Masih Samar

Kondisi permukaan jalan dipenuhi hamparan basecrose atau batu-batu kecil umumnya sisa ayakan penambangan pasir. Ketika cuaca panas, debu pekat menutup jarak pandang pengendara. Saat hujan jalan itu licin dan becek berlumpur.

Longsor KM 171 di Batui
Kondisi jalan rusak akibat longsor di KM 171, Batui. Foto: Dok. Radar Banjarmasin.

Kondisi demikian membuat sejumlah kendaraan bermuatan besar seperti angkutan berat terjebak dan amblas akibat tak kuat menanjak. Pun jenis mobil kecil sulit melalui akses jalan darurat tersebut.

Baca Juga: Salah Kaprah Penetapan Tersangka di Tragedi Km 171 Satui

Mereka yang enggan memutar belasan kilometer, terpaksa meniti jalan tanah di tepi longsoran Km 171. Namun, saat ini kondisi permukaan jalan yang hanya dapat dilewati roda dua itu kembali mengalami penurunan.

"Membahayakan pengguna, kuatir kalau akan putus seperti yang ada," jelasnya.

Agus menyarankan pemerintah segera melakukan pembebasan lahan milik warga yang terdampak longsor Km 171.

"Supaya akselerasi perbaikan jalan nasional tersebut bisa segera dilakukan dengan desain konstruksi jalan yang kokoh di lokasi lahan warga yang sudah dibebaskan," jelasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner