bakabar.com, SAMARINDA - Eksplorasi tambang di kalimantan Timur (Kaltim) meninggalkan banyak persoalan. Tak sedikit perusahaan tambang meninggalkan lubang mengangah di sejumlah wilayah, bahkan korban nyawa.
Sejauh ini, DPRD Kaltim mengantongi data yang mencatat persoalan tambang telah menelan korban sebanyak 45 jiwa. Hal ini mendapat kecaman dari sejumlah pihak, hanya saja belum ada perubahan yang signifikan.
Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Pemerintah Perhatikan Pembangunan Daerah Perbatasan
Menanggapi hal itu Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Ali Hamdi meminta kepada masing-masing kepala daerah untuk bisa mengawasi perusahaan tambang, khususnya yang masih aktif beroperasi di wilayahnya masing-masing.
“Persoalan lubang tambang ini parahnya korban jiwa ini ada yang dekat pemukiman warga. Ini miris sekali karena pertama dilarang aktifitas tambang berdekatan dengan pemukiman dan kedua tidak direklamasi,” tegas Ali.
Politikus PKS itu meminta kepada Pj Gubernur Kaltim agar fokus pada persoalan tambang dan masuk dalam program kerja pemerintah provinsi agar dapat ditindaklanjuti.
Baca Juga: 2 Anggota DPRD Kaltim Hasil PAW Resmi Dilantik di Parlemen
Masalah itu penting karena tidak bisa diselesaikan seorang diri. Oleh karenanya, Pemprov Kaltim wajib bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas perusahaan tambang yang nakal.
Selain itu, lanjutnya, diperlukan dukungan masyarakat untuk berani melaporkan, apabila ada dugaan pelanggaran yang melibatkan perusahaan tambang khususnya mereka yang bandel dengan ketentuan atau aturan yang berlaku dan melalaikan tanggungjawab mereka. (ADV/DPRD Kaltim)
