bakabar.com, SAMARINDA - Anggota komisi I DPRD Kaltim Marthinus menilai bahwa daerah perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) – Serawak, Malaysia sangat memerlukan perhatian serius dari pemerintah karena kondisinya masih jauh dari ideal.
Baginya sebagai teras depan republik, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ideal sehingga menunjukan wajah perbatasan yang lebih baik.
“Peningkatan infrastruktur di daerah maritim termasuk di perbatasan menjadi prioritas pemerintah pusat. Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah daerah Kaltim maupun Kaltara juga fokus terhadap pembangunan di daerah perbatasan,” ucap Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan Kutai Barat – Mahulu itu.
Baca Juga: DPRD Kaltim Kritik Ketiadaan Internet di Wilayah Desa Tertinggal
Menurutnya, masyarakat di perbatasan sudah bosan menyuarakan berbagai keluhannya kepada pemerintah, karena belum adanya perhatian serius dari pemerintah. Ia mengakui pembangunan infrastruktur yang ada masih jauh dari semestinya.
Jika merujuk kepada peraturan yang berlaku, lanjut Marthinus, pemerintah pusatlah yang memiliki kewajiban utama terhadap pembangunan daerah perbatasan, disusul dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.
“Pembangunan sudah semestinya merata, tidak hanya di daerah perkotaan saja. Kawasan perbatasan dan pedalaman juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan infrastruktur yang memadai,”tuturnya.
Baca Juga: Pisah Sambut Polda Kaltim, DPRD Minta Sinergitas dan Keamanan Terjaga
Politikus asal PDIP itu menilai pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya infrastruktur, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kaltim, tetapi diperlukan peran pemerintah daerah maupun pihak swasta.
Ia menambahkan bahwa dewan akan selalu mendukung berbagai program yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, tinggal bagaimana program pemerintah berkanaan dengan pembangunan perbatasan. (ADV/DPRD Kaltim)
