bakabar.com, JAKARTA – Aktivis HAM Haris Azhar menyebutkan bahwa perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang tidak memberikan ruang aspirasi dan partisipasi rakyat sebaiknya diubah saja.
“G20 tanpa partisipasi rakyat itu bukan G20, tapi S20. Artiin aja sendiri ala itu ‘S' nya,” ujar Haris Azhar, Minggu (20/11).
Menurutnya, G20 yang membawa embel-embel perwakilan pemimpin negara yang memegang sebagian besar ekonomi dunia harus juga mengajak masyarakat dalam menentukan aspirasi.
“Emangnya siapa yang tau mereka datang ke KTT apakah sudah konsultasi dengan warga? Kan gak ada yang tau,” tambahnya.
Baca Juga: KTT G20 Sukses Dongkrak Penjualan UMKM Hingga Rp3,294 Miliar
Menurutnya, masyarakat merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara. Jadi hal apapun yang membahasa ekonomi negara, harusnya mengikutsertakan rakyat.
“Ekonomi kan backbone-nya dari warga, warga yang produksi dan konsumsi hal itu,” tandasnya.
Pernyataan Haris tersebut sebagai tanggapan atas adanya mahasiswa yang diintimidasi hingga wanita asal Cimahi yang diamankan aparat.
Diketahui, sebanyak tujuh orang mahasiswa diamankan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali.
Para mahasiswa itu diamankan di Jalan PB Sudirman, Denpasar, Bali, karena memasang spanduk yang mengkritisi pelaksanaan KTT G20.
Baca Juga: Mahasiswa Bali Tuntut Hentikan Intimidasi Gerakan Rakyat Menentang G20
Komunitas masyarakat sipil yang mewakili C20 (Civil-20) mengkritisi keputusan para petinggi G20, yang mengesahkan Pandemic Fund (Dana penanganan pandemi).
Terkaii itu, Haris mengimbau dan meminta kepada Komnas HAM agar mengkoreksi kejadian tersebut. Menurutnya hal tersebut sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
