bakabar.com, JAKARTA – Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana mengungkapkan calon presiden (capres) perlu memiliki modal komunikasi politik yang memadai sebagai salah satu syarat sebagai pemimpin nasional
Kemampuan komunikasi penting dimiliki seluruh capres. Sebab, hal itu akan dibutuhkan untuk berkampanye saat pemilihan presiden pada 2024.
“Kalau mau jadi presiden mesti kampanye kan. Kampanye keliling-keliling. Nah, kampanye itu menggunakan kompol, komunikasi politik,” katanya seperti dilansir Antara, Jumat (4/11).
Baca Juga: Menuju Pilpres 2024, JK Ungkap 4 Kriteria Capres Ideal
Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik tersebut menyampaikan sejumlah teori dalam komunikasi politik, di antaranya fear-aroushing communications atau komunikasi yang membangkitkan takut hingga propaganda dan perang urat syaraf untuk menundukkan lawan calon lainnya.
Capres Perlu Populer
Calon presiden juga perlu dikenal atau populer. Termasuk memiliki modal kepintaran, karakteristik, dan keberanian. Karena itu, perlu memiliki partai politik untuk menunjang pemberlakukan sistem presidential threshold.
“Komunikasi politik tentu menggunakan banyak strategi-strategi,” katanya.
Ketua Relawan Pendekar Indonesia (Pendukung Andika Perkasa untuk Indonesia) Hendrawan Saragi mengatakan seorang pemimpin perlu memiliki karakteristik seperti ketegasan, integritas, serta memiliki proporsi yang cerdas dan pantas.
“Tiga hal ini yang menjadi kriteria,” paparnya.
Baca Juga: Ganjar Jawara Capres dalam Survei SMRC, PDIP: Masih Tunggu Keputusan Ketua Umum
Selain itu, berdasarkan pengalaman berbangsa selama ini dicirikan dalam tiga kemampuan yang terintegrasi yaitu pengenalan akan kebenaran, keadilan, dan keindahan.
Ia juga menekankan penggunaan akal sehat yang merupakan kombinasi kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam hal-hal praktis keindahan berbangsa.
Politik Identitas
Hal tersebut, kata Hendrawan, karena saat ini politik identitas menjadi permasalahan yang dihadapi bangsa. Ia menilai politik identitas sebagai bentuk yang paling primitif karena menilai seseorang bukan berdasarkan karakter dan tindakannya, melainkan karakter dari kelompok.
"Kita bisa melihat ada kehadiran ekstrim politik yang sebetulnya tidak pantas kita ucapkan seperti 'cebong' dan 'kadrun', itu kan sangat tidak sopan," ujarnya.
