bakabar.com, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Jusuf Kalla atau JK, mengungkap empat kriteria ideal calon presiden (capres) pada 2024 mendatang.
Di mata JK, pemimpin Indonesia yang harus didukung adalah yang baik dan bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju.
Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu lebih awal mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak meributkan soal nama.
Sebab, saat ini yang lebih penting adalah menyatukan kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh pemimpin Indonesia pada masa depan.
"Kita tetapkan kriteria. Ini tidak boleh main-main karena menyangkut 270 juta jiwa penduduk Indonesia," ucap JK usai menghadiri makan malam 70 tahun Kalla Group di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (28/10), malam.
Baca Juga: Mengulik Strategi Negeri Tirai Bambu Kuasai Perdagangan Dunia lewat ‘Made in China’
JK menyebut secara rinci kriteria pertama yakni harus memiliki leadership atau kemampuan kepemimpinan yang kuat.
Selanjutnya, calon pemimpin nantinya harus punya pengalaman.
"Karena tanpa pengalaman juga nanti susah," ungkap Ketua DMI tersebut.
Kriteria ketiga, adalah sosok yang memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan intelektual yang cukup baik.
Baca Juga: Hari Sumpah Pemuda, Puan ajak Generasi Muda Berdikari Bangun Bangsa
Sedangkan kriteria keempat adalah memiliki track record yang baik.
"Itu saja dulu empat. Boleh ditambah tapi tujuan utama kita yang bisa membawa bangsa ini lebih baik," kata JK.
Setelah kriteria dan syarat sudah ditetapkan, baru melihat sosok yang pantas dipilih pada pilpres 2024 mendatang.
"Setelah itu baru kita melihat dan ukur siapa yang paling pantas dipilih," tutur JK sambil menyebut nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Puan Maharani.
Baca Juga: PKS Tegaskan Tetap sebagai Oposisi Pemerintahan Jokowi
Ke depan, giliran masyarakat yang menilai dengan objektif soal kriteria dan nama capres Indonesia pada 2024.
"Jangan dulu anti ini anti itu. Kriterianya mana dahulu?" tutur JK.
Saat ditanya soal sosok yang mendekati kriterianya, JK enggan mengungkapkan.
"Biarkan masyarakat saja yang menilai," ujar Ketua Umum PMI Pusat tersebut.
