bakabar.com, BOYOLALI - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan siap menghadapi kemungkinan terjadinya peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Mantan Panglima TNI tersebut dikabarkan akan melakukan PK mengenai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait putusan mengenai legalitas jajaran pengurus Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.
"Sudah pasti tidak bermoral dan tidak beretika. Tapi kami tetap yakin bahwa inshallah akal sehat, hati nurani akan menang disini. Kebenaran dan keadilan akan abadi," katanya usai bersilaturahim dengan pengurus Muhammadiyah se-Solo Raya di Embarkasi Haji Donohudan, Rabu (5/4).
Baca Juga: Sambut Pemilu 2024, AHY Ajak Muhammadiyah Pilih Pemimpin yang Adil dan Bijaksana
AHY mengeklaim kubu Moeldoko yang selama ini memiliki bukti baru menurutnya tidak benar. Secara hukum, AHY berkeyakinan pihaknya akan kembali memenangkan persoalan tersebut.
"Akan ditolak permohonan PK kepada MA secara hukum," ujarnya.
Agus menganggap permasoalan yang dihadapinya saat ini lebih banyak kepada permasalahan politik. Sebab, merebut dan merampas sesuatu yang sudah diputuskan pengadilan dinilainya tidak benar.
Baca Juga: Soal Koalisi Besar, AHY Fokus Bangun Koalisi Perubahan
Agus mengaku akan dengan kompak melawan semua atau siapapun dengan kekuasaan apapun yang berusaha untuk menzalimi Partai Demokrat.
"Karena dengan menzalimi Partai Demokrat dengan berusaha untuk mengambil alih kepemimpinan. Dengan merampok Partai Demokrat tersebut sama saja menghancurkan demokrasi negeri kita," katanya.
AHY justru menyayangkan upaya kudeta masih dilakukan oleh sosok yang menurutnya menjadi figur yang dicontoh dan menjadi model di negeri ini. Hal itu membuat iklim demokrasi mengalami kemunduran jauh ke belakang.
Baca Juga: AHY: Demokrat Siap Hadapi Peninjauan Kembali Moeldoko!
Meski sedang berada di tengah konflik, AHY merasa tidak terganggu dengan hal tersebut. Pihaknya justru malah akan terus menyapa masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, AHY menghimbau kepada semua pihak untuk tetap mengawasi persoalan ini. Dikarenakan bagaimanapun demokrasi di negeri ini adalah milik semuanya.
"Jadi bukan hanya milik partai politik dan bukan hanya milik segelintir kelompok saja," tandasnya.
