bakabar.com, JAKARTA - Rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang resmi ditolak pemerintah. Hal itu diputuskan usai menelaah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan wacana impor tersebut.
Menaggapi itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan, pihaknya tengah mencari solusi terbaik agar bisa memenuhi kebutuhan penumpang kereta yang diprediksi akan mengalami peningkatan.
"Jadi nanti bahan-bahan dari teman kereta, KCI itu bisa disampaikan juga semua ke regulator. Tentunya, bakal kami cari solusi terbaiknya untuk pemenuhan kebutuhan penumpang kereta yang bakal naik," ujarnya saat ditemui di kantor BUMN, Kamis (6/4).
Sejauh ini pemberdayaan gerbong kereta yang sudah ada, dengan cara memperbaiki, menjadi solusi terbaik yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan. Namun tetap dengan memperhatikan aspek keselamatan saat melakukan perbaikan.
Baca Juga: Polemik Impor KRL Bekas, Pemerintah: PT KCI Optimalkan Sarana yang Ada
"Mungkin akan memberdayakan kereta yang sudah ada, dan diperbaiki lagi kualitasnya. Karena transportasi utama itu adalah faktor keselamatan," kata Arya.
Menurutnya, perlu diskusi lebih lanjut dengan melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kemenko Marves. Nantinya, apapun keputusan yang akan diambil harus tetap berpedoman pada hasil audit BPKP.
"Yang penting solusinya, bagaimana supaya selesaikan dengan baik. Rekomendasi BPKP tetap jadi acuan. Kemudian kondisi yang ada juga jadi acuan," jelasnya.
Rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang resmi ditolak. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto.
Baca Juga: KRL Bekas Jepang, Temuan BPKP: Biaya Impor Tidak Akurat
Berdasarkan temuan BPKP, diketahui estimasi biaya impor oleh PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.
"Sesuai hasil audit, saat ini tidak direkomendasikan untuk impor KRL. Dari hasil reviu sih sudah cukup jelas hasilnya dan kita akan mengacu kepada hasil reviu ini," ungkapnya saat konferensi pers di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).
