bakabar.com, MEDAN - Kinerja pasangan ERAMAS (Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di akhir masa jabatannya mulai disoroti.
Selama lima tahun memimpin pemerintahan di Sumut, secara persentase, visi misi pasangan ERAMAS hanya terlaksana 44 persen. Hal itu diungkap dalam diskusi publik bertema 'Refleksi Akhir Masa Kepemimpinan ERAMAS', yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut, Senin (4/9) di Medan.
"Di media Edy pernah mengatakan bahwa dari visi misi mereka, hanya 44 persen dari 100 persen yang dapat terlaksana. Itu disebabkan, karena diawal menjabat mereka harus menyelesaikan hutang piutang provinsi. Kemudian adanya Covid-19 telah memutus apa yang sudah mereka rencanakan," jelas pengamat politik Arifin Saleh Siregar.
Belakangan, kinerja pasangan ERAMAS dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Apalagi adanya keretakan antara Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah telah menjadi konsumsi publik.
Baca Juga: Kota Medan Diselimuti Awan, Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang
Arifin Saleh yang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Sumut (UMSU) menjelaskan, masyarakat sempat berharap bahwa di tangan ERAMAS Sumut akan meraih masa keemasan dan puncak kejayaan.
"Apalagi ada jargon Sumut Bermartabat. Harapannya Sumut mempunyai martabat. Martabat itu kan kehormatan. Tapi dalam perjalanannya terjadi disharmoni, saling sindir. Pekong (pecah kongsi) kalau orang Medan bilang," ujar Arifin.
Kendati begitu, kata Arifin, ada beberapa poin yang dianggap sebagai keberhasilan dari pasangan ERAMAS. Pertama, tidak bisa dipungkiri indeks pembangunan manusia di Sumut yang terdiri dari tiga kategori yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan di awal kepemimpinan ERAMAS.
"Ini hitungan BPS meningkat. Tahun 2020 IPM Sumut 71.77, ditahun 2021 meningkat menjadi 72. Di tahun 2022 meningkat lagi di angka 72.71. Secara nasional, tingkat IPM Pemprov Sumut berada di peringkat 15," jelasnya.
Baca Juga: Seorang Wanita Tewas Akibat Kebakaran Ruko di Medan
Prestasi lainnya, kata Arifin, terkait laporan keuangan, dimana delapan kali mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Meskipun begitu, masih banyak kinerja yang belum maksimal, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang masih dipertanyakan.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut Sugiat Santoso mengungkapkan, selama lima tahun menjabat, Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut gagal menuntaskan persoalan tata kelola birokrasi di Pemprov Sumut.
"Saya sangat kecewa dengan apa yang terjadi lima tahun belakangan pada kepemimpinan Edy Rahmayadi ini. Edy Rahmayadi tidak mampu menuntaskan persoalan tata kelola birokrasi selama lima tahun memimpin," terangnya dalam diskusi yang dihadiri mahasiswa dan masyarakat umum.
Sugiat menambahkan, "Hal itu dapat dilihat bagaimana Edy terkesan kejar tayang dalam melantik pejabat eselon di Pemprov Sumut."
Baca Juga: Gubernur Sumut Pastikan Persiapan PON 2024 Sudah 60 Persen
Ia mencontohkan, adanya ASN yang sudah meninggal tapi masih dilantik dan di SK-kan. Kemudian, ia juga menyoroti soal pelantikan sejumlah ASN di penghujung masa jabatan Gubernur Sumut.
Selain itu, kata Sugiat, Edy tidak memanfaatkan secara maksimal potensi Wagub Sumut selama memimpin Pemprov Sumut. "Kesalahan dan kegagalan Edy Rahmayadi, tidak memaksimalkan potensi Wagub Sumut Musa Rajekshah," tegasnya.
Senada, Sekretaris DPD Golkar Sumut Ilhamsyah menyebutkan, ada pembatasan wewenang di Pemprov Sumut. Hal itu terlihat ketika OPD tidak melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Wagub Musa Rajekshah.
"Dimana wagub Sumut selalu bicara soal pariwisata daerah di Sumut harus didukung seluruh stakeholder. Tapi yang kami ketahui jangankan kabidnya, kadisnya pun tidak melakukan. Kita bisa melihat apa yang terjadi, ada pembatasan disana," terang Ilhamsyah.
Baca Juga: Jelang Peresmian SPAM: Warga Medan Sering Alami Mati Air
Padahal menurutnya, tugas seorang wagub sangat jelas aturannya sebagaimana amanat undang undang tentang otonomi daerah. "Kan jelas aturannya, ada disana apa yang harus dilakukan. Tugas dari wakil itu bagaimana. Edy dan Ijeck itu bertemen lama, bukan dibangun dari pilkada. Lama mereka berteman tentu ada hal-hal yang tak dapat diungkapkan secara pribadi," paparnya.
Apa yang terjadi dengan ERAMAS, menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, Soetarto harus menjadi perhatian partai politik ke depan. Jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari.
"Ini tentu jadi pelajaran dan harus jadi perhatian partai pendukung ERAMAS. Ada disharmoni dalam perjalananya membuat ambigu. Tentu saja ini jadi pembelajaran untuk kita semua," papar Soetarto.
Menurutnya, disharmoni telah memberikan pelajaran yang tidak baik kepada publik. Itu juga akan mengganggu proses pembangunan.
"Sebagai kekuatan check and balance, kami objektif dengan apa yang sudah tercapai. Nah yang belum berhasil menjadi tantangan bagi Pj Gubernur Hasanudin," pungkas Soetarto.
