bakabar.com, JAKARTA - Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko mengatakan pihaknya tetap bisa memproses hukum Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi meski akan memasuki masa pensiun.
Ahung menyebutkan pemrosesan bisa dilakukan kepada Jenderal bintang tiga itu, karena kasus dugaan suap yang menjerat Henri terjadi saat ia menjabat sebagai prajurit TNI aktif.
"Marsdya HA memang sudah memasuki masa pensiun, tapi tindak pidana tersebut terjadi pada saat beliau masih aktif. Jadi kita lihat tempus delicti, waktu kejadian, jadi tetap berdasarkan tempus delicti yang menangani adalah polisi militer," kata Agung di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (28/7).
Ia menyampaikan Puspom baru menerima laporan resmi dari KPK soal kasus korupsi di lingkungan Basarnas, pada Jumat siang tadi.
Baca Juga: Jadi Tersangka OTT KPK, Kabasarnas Henri Kantongi Harta Rp10,9 Miliar
Dari laporan tersebut, pihaknya baru bisa memulai proses hukum terhadap Henri dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang juga ditetapkan KPK sebagai tersangka.
"Nanti kita kembangkan, nanti kita akan koordinasi dengan KPK bukti-bukti apa yang sudah didapat," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan penetapan tersangka dua prajurit aktif TNI oleh KPK sebelumnya telah menyalahi aturan.
Agung menjelaskan anggota TNI tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU Peradilan Militer. Sebagai sesama aparat penegak hukum, ia berharap KPK saling menghormati aturan masing-masing lembaga.
"Jadi pada intinya, kita saling menghormati. Kita punya aturan masing masing. TNI punya aturan, dari pihak KPK, baik itu hukum umum, punya aturan juga. Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian," ucapnya.
Baca Juga: Danpuspom TNI Sambangi Gedung KPK, Cek Barang Bukti Kabasarnas
Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK dalam kasus pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan Tahun Anggaran 2023 di Basarnas RI.
Selain itu, ada tiga orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.
Henri bersama dan melalui Afri Budi diduga menerima suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek.
KPK menyerahkan proses hukum Henri dan Afri Budi selaku prajurit TNI kepada Puspom Mabes TNI. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 42 UU KPK jo Pasal 89 KUHAP.
