bakabar.com, BANJARMASIN – Sederet persoalan membayangi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level IV di Banjarmasin.
Melihat adanya masalah, DPRD Banjarmasin memanggil jajaran Pemkot Banjarmasin, Senin (26/7) siang. Sejumlah kepala dinas hadir. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Rata-rata mereka mengeluhkan kurangnya tenaga kesehatan, stok vaksin, oksigen tabung, hingga ketakutan akan penuhnya rumah sakit.
Untuk vaksinasi kedua, misalnya, terungkap jika Banjarmasin masih memerlukan 292 vial. Sementara ini, baru 100 vial yang diterima.
“Kita masih kekurangan 192 vial,” kata Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi.
Dinkes sejatinya telah mengajukan permintaan stok sebanyak 20.000 vial untuk percepatan vaksinasi bagi warga Banjarmasin.
“Kita sudah ajukan permintaan per 22 Juli untuk percepatan vaksinasi bagi warga yang sudah mengantre di puskesmas dan anak sekolah,” katanya.
Namun sampai kini, permintaan tersebut belum direspons oleh Dinkes Kalsel.
“Saya berharap Dinkes Kalsel merealisasikannya. Karena di Banjarmasin penduduk paling banyak dibandingkan daerah lain di Kalsel," sambungnya.
Selain vaksin, Banjarmasin juga kekurangan tenaga kesehatan. Dari 10 dokter yang diperlukan, baru satu yang mendaftar.
"Kemudian dari 50 perawat yang dibutuhkan juga belum terisi," katanya.
Kalau untuk oksigen, Machli bilang persediaannya hanya mampu untuk beberapa hari ke depan.
“Tadi malam di Rumah Sakit Sultan Suriansyah kita dapat 30 tabung, hanya mampu untuk dua hari,” katanya.
Namun begitu pihaknya sudah memikirkan alternatif akhir apabila rumah sakit penuh.
“Alternatifnya kita menyiapkan puskesmas sebagai tempat untuk rawat inap,” katanya.
Machli meminta, di tengah lonjakan Covid-19 yang sudah mencapai 1.397 kasus hingga hari ini, warga lebih meningkatkan kerja sama.
“Dan kepedulian dalam perilaku disiplin protokol kesehatan,” pungkas Jubir Satgas Covid-19 Banjarmasin itu.
Sejumlah kepala dinas menghadiri rapat dengar pendapat dengan wakil rakyat di DPRD Banjarmasin, Senin (25/7) siang. bakabar.com/RiyadWakil Ketua DPRD Banjarmasin, M Yamin meminta penerapan PPKM kali ini dilakukan dengan koordinasi yang solid antara Pemkot Banjarmasin, TNI-Polri dan pemangku kepentingan lain.
“PPKM Level IV ini kurang lebih sama saja dengan PSBB. Jadi Pemkot Banjarmasin diharapkan juga harus memikirkan dampak sosial di masyarakat,” katanya.
“Masyarakat juga harus terus menerapkan prinsip hidup dengan protokol kesehatan,” tambahnya.
Pemkot Banjarmasin, menurut Yamin, juga bisa meminta bantuan dengan para RT hingga tokoh agama untuk mensosialisasikan penerapan prokes di lingkungan masing-masing.
Yang lebih utama, menurut Yamin, Pemkot Banjarmasin mesti lebih meningkatkan pengawasan di pasar tradisional.
“Di pasar itu harus lebih diperhatikan khusus, misal, harus dijaga Satpol PP. Tapi dengan catatan, pengawasannya harus tetap humanis,” katanya.
Terlepas itu, politikus Gerindra ini juga menekankan Dinkes Banjarmasin untuk mengutamakan intensif para tenaga kesehatan.
“Harus diperhatikan, jangan sampai terlambat,” katanya.
Ketua Komisi IV Noor Latifah menekankan agar Pemkot Banjarmasin menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran.
“Saat PPKM level IV yang bekerja tidak bekerja pada perusahaan yang tidak esensial," katanya.
PPKM level IV diyakininya akan amat sangat berdampak bagi karyawan, buruh, dan tenaga kerja informal lainnya.
"Oleh karena itu bantuan sosial yang disiapkan Pemkot yang dikucurkan jangan sampai salah sasaran," katanya.
Meminjam laporan Kementerian Kesehatan, pertumbuhan kasus positif Covid-19 di Banjarmasin pada 1-25 Juli terhadap kasus di Juni lalu mencapai 956 persen.
Capaian itu menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan dengan 86 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari.
Tingkat positivitas di Banjarmasin mencapai 40%, rasio kontak erat 0,1, dengan BOR (keterisian kasur di RS) 74% namun masih di bawah Barito Kuala, Banjarbaru, Kotabaru, Tanah Laut, Tapin dan Tabalong.
Banjarmasin sejatinya sudah mengalami lonjakan kasus Covid-19 sejak awal Juli kemarin. Bahkan sejak 9 Juli sudah masuk penilaian level 4.
“Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pembatasan bukan untuk menyakiti mereka meskipun terasa sangat memberatkan. Pembatasan cara untuk menolong dan menyelamatkan dari bencana kesehatan akibat wabah virus Corona. Semakin cepat kita bisa mengendalikan pandemi Covid-19 semakin cepat juga pemulihan ekonomi dan kegiatan masyarakat lainnya dapat dilakukan,” ujar Anggota Tim Pakar Covid-19, Universitas Lambung Mangkurat, Hidayatullah Mutaqqin, dihubungi terpisah.
DURASI PPKM DIPERSINGKAT
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
