bakabar.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno mengungkapkan tambang ilegal marak terjadi di berbagai penjuru Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, ia menilai butuh keseriusan untuk menangani tambang ilegal itu.
Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut tambang pasir di Klaten, Jawa Tengah mempunyai beking yang mengerikan. Eddy meminta Kementerian ESDM membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) untuk menindak tambang ilegal di Indonesia.
Baca Juga: Ditanya Soal Ismail Bolong dan Komjen Agus, Begini Jawaban Sambo
"Menurut kami permasalahan illegal mining atau tambang ilegal tidak hanya terjadi di Klaten, terkait ilegal pasir. Tapi juga banyak di tempat lain, di Kalimantan illegal mining untuk batu bara, ada illegal mining untuk nikel dan lain-lain," kata Eddy melalui keterangan tertulis, Selasa (29/11).
Bentuk Panja Dirjen Gakkum Tambang Ilegal
Eddy menjelaskan, saat ini Komisi VII telah membentuk panitia kerja atau panja untuk menangani masalah tambang ilegal. Salah satunya, Komisi VII akan mengusulkan agar Kementerian ESDM membentuk Dirjen Gakkum untuk menindak tambang ilegal.
"Kita juga secara teknis di dalam Komisi VII juga tengah melakukan panja illegal mining, di mana target yang dicapai selain penanggulangan masalah illegal mining adalah adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM,” katanya.
Baca Juga: Isu Jenderal Beking Tambang Ilegal Kaltim, IPW: Cukup Bukti Permulaan
Baca Juga: 2 Jenderal di Pusaran Ismail Bolong, Castro: Hukum Tak Kenal Senioritas
Hal tersebut perlu dilakukan, sebab berdasarkan pengamatan Eddy fungsi dan peran inspektorat tambang yang dirasakan sekarang yang belum maksimal. Sehingga perlu digantikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM.
Legislator dapil Kota Bogor dan Cianjur ini menegaskan, tambang ilegal ini harus ditindak secara hukum. Selain itu, penindakan dilakukan tanpa pandang bulu.
"Permasalahan illegal mining ini tidak mungkin ditangani secara baik, ditanggulangi secara baik, andaikata tidak ada penegakan hukum yang konsisten, penegakan hukum yang tegas dan tidak memandang bulu," tandasnya.
