bakabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menuding sengkarut tragedi KM 171 tak diusut tuntas lantaran dijegal kelompok kepentingan yang kuat dan berkuasa.
Maka tragedi KM 171 bakal jadi angin lalu dan menguap tanpa penyelesaian yang diiringi suara redup para wakil rakyat di Senayan.
"Jika ada sebuah jalan longsor karena tambang ilegal mengapa tidak diusut oleh polisi atau diawasi oleh Komisi III, bisa jadi karena pemilik tambang itu orang yang kuat atau berkuasa," ujar Ujang kepada bakabar.com, Jumat (7/7).
Baca Juga: Petugas Kementerian Diadang saat Mengecek Km 171 Tanah Bumbu!
Baca Juga: DPR Berkhianat Lantaran Tutup Mata Soroti Tragedi KM 171
Ujang mengilustrasikan bahwa anggota Komisi III DPR RI yang bermitra dengan Kepolisian dan pemerintah juga membuat penuntasan kasus menjadi menggantung.
Bahkan ia menuding terjadi praktik saling melindungi dan pura-pura tak mengetahui tragedi KM 171, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
"Di Indonesia kebanyakan polanya seperti itu. Mereka saling melindungi, saling pura-pura tidak tahu dan tutup mata. Yang membuat bangsa ini hukumnya dipermainkan dan sulit untuk maju," pungkasnya.
Baca Juga: POLITIK SEPEKAN: Penjegalan Anies, PPP hingga Acuh DPR soal Km 171
Baca Juga: Rapat Antiklimaks Km 171 Tanah Bumbu: Kementerian ESDM Tak Berguna!
Sebelumnya rapat khusus membahas kerusakan jalan nasional Km 171 Tanah Bumbu di Kementerian ESDM antiklimaks. Faktanya, tak ada solusi konkret yang muncul.
"Kalau cuma teori-teori, rapat-rapat koordinasi, kapan kerjanya. Ini sepuluh bulan harus selesai. Kebangetan kalau tidak bisa," ucap Kepala Dinas ESDM Kalimantan Selatan, Isharwanto.
Hasil rapat selengkapnya di halaman selanjutnya:
Pertemuan itu digelar, Jumat (7/7) pagi. Baru selesai menjelang Jumatan. Rapat ini mempertemukan Komisi III DPRD Kalsel, pemprov dan sejumlah aktivis bersama Ditjen Minerba Kementerian ESDM.
Dalam rapat itu, Isharwanto keras. Ia juga ikut-ikutan gusar melihat tingkah pemerintah pusat. Jalan nasional yang longsor di Tanah Bumbu itu, terlampau lama dibiarkan.
Kata dia, kalau meminta perusahaan tambang di Kalsel untuk patungan, Ditjen Minerba mesti aktif. Tak sekadar wacana. Kalau perlu, hubungi satu-satu.
"Perusahaan ditelepon. Tolong kirimkan batu gunung untuk jalan alternatif, minimal gitu aja. Ini cuma niat. Terus Adaro telepon, minta kirim aspal 10 drum. Arutmin juga ditelepon, konkret itu," kesalnya.
