bakabar.com, JAKARTA - Sederet peristiwa mewarnai perbincangan politik Tanah Air sepekan. Dari manuver Denny Pomanto, isu Dinasti Politik Jokowi, sampai Tragedi Km 171.
Sementara Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno menyatakan siap menggandeng para kader muda. Gebrakan Sandi itu sebagai upaya memenuhi target suara di Pemilu 2024. Ditunjuknya Habiburokhman sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR juga jadi berita yang terbanyak dibaca sepekan ini.
Termasuk, kritikan tajam sejumlah pengamat atas sikap lunak anggota DPR terhadap Tragedi Km 171 yang sudah 10 bulan lamanya belum ditangani pemerintah. Berikut rangkumannya:
1. Wali Kota Makassar Mundur Demi Gerogoti Kekuatan Anies?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPW), Ujang Komarudin menilai mundurnya Wali Kota Makassar, Danny Pamonto buntut dari ketakutannya menjadi incaran pemerintah lantaran berbeda pandangan politik dengan koalisi Jokowi.
"Dia mungkin ketakutan NasDem sedang diincar pemerintah, pihak yang berkuasa. Jika ia tetap berada di pihak oposisi (Nasdem), dicari-cari kesalahannya nanti akan celaka bagi dirinya," kata Ujang kepada bakabar.com, Senin (3/7).
Pasalnya, jika kekuatan Nasdem di Makassar menjadi lemah karena mundur Pomanto maka sedikitnya kekuatan NasDem dan Anies akan berdampak pada Pemilu mendatang.
2. Sandiaga Uno Gaet Kader Muda
Tak seperti Partai NasDem yang tengah menghadapi gonjang-ganjing, PPP tengah mantap bermanuver politik bersama Sandiaga Uno.
"Saya mendapat tugas untuk meraih target 11 juta suara dan dilihat dari komposisi data dari KPU didominasi oleh Gen Y dan Gen Z," mantap Sandiaga di Hotel Kaisar, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (3/7).
Oleh karena itu, ia akan menggunakan strategi khusus untuk mengupas apa yang menjadi harapan dari generasi muda ke depan.
Meski dinilai berat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tersebut yakin. Bahwa para Kader muda PPP memiliki potensi dan akan melakukan langkah 3G: gerak cepat, gerak bersama dan gaspol.
3. Habiburokhman Gantikan Desmond
Habiburokhman resmi ditunjuk menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan mendiang Desmond J Mahesa yang meninggal dunia.
Pelantikannya berlangsung di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (4/7) tersebut. Dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
"Terjadi perubahan susunan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari unsur Fraksi Partai Gerindra, yaitu semula almarhum Desmond Junaidi Mahesa anggota nomor A118 yang telah meninggalkan kita, digantikan dengan Habiburokhman nomor anggota A77," tutur Dasco.
Sebagaimana merujuk pada pasal 58 ayat (2), (13), (14), dan ayat (16) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa pimpinan komisi ditetapkan melalui keputusan pimpinan DPR.
4. Definisi Dinasti Politik Ala Jokowi
Maraknya anggota keluarga Presiden Joko Widodo yang terjun ke dunia politik mulai dari putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep sampai menantunya, Bobby Nasution menjadi indikasi terbangunnya dinasti politik ala Jokowi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat menampik. Ia menjelaskan definisi dari pembangunan dinasti politik.
"Dinasti politik itu kalau seseorang itu masuk proses politik dan itu dibagi disebar ke banyak partai, PDI Perjuangan tidak seperti itu," ujar Djarot pada wartawan di Gedung DPR, Selasa (4/7).
Apalagi ia menilai bahwa siapapun yang masuk di PDI Perjuangan harus melalui proses mulai dari proses pendidikan politik hingga proses kaderisasi.
5. Prabowo Bisa Melenggang ke Istana, Asal..
Elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden terus meningkat, apalagi Indonesia Political Review menilai mayoritas dukungan untuk Prabowo datang dari generasi muda Indonesia.
"Kita tahu bahwa pemilih muda nanti di 2024 itu sangat besar dan sangat tinggi. Maka dari itu, sudah menjadi sebuah keuntungan bagi Prabowo," kata Pengamat Politik, Ujang Komarudin.
Bukan tanpa alasan, Prabowo disukai oleh generasi muda karena memiliki karakter kepemimpinan yang kalem, santai, dan tenang. Sehingga dinilai kaum muda memiliki daya tarik tersendiri sebagai pemimpin.
6. Penguasa Jegal Km 171
Pengamat Politik Universitas Nasional, TB Massa Djafar menilai DPR RI telah mengkhianati sumpahnya lantaran absen menanggapi sengkarut tragedi KM 171, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Petugas Kementerian Diadang saat Mengecek Km 171 Tanah Bumbu!
Padahal, DPR diberikan amanah, wewenang bahkan anggaran untuk mengurus rakyat namun malah lalai dalam menjalankan tugasnya.
Turut angkat bicara, Ujang Komarudin menilai tak diusutnya KM 171 karena pemilik tambang di zona merah tersebut merupakan orang yang kuat dan berkuasa sehingga membuat kasus tersebut menggantung.
7. DPR Lembek Tanggapi Transaksi 'Gendut' Kapolres Kotabaru
Tak hanya Km 171, DPR juga bersikap lembek kala berhadapan dengan Polri. Beberapa contoh mulai dari isu miring tentang ketidakpatuhan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga transaksi 'gendut' Kapolres Kotabaru, AKBP Tri Suhartanto.
Pengamat Ujang Komarudin menilai kedua pihak saling menutupi kesalahan satu sama lain karena ada suatu perjanjian di baliknya.
Baca Juga: Pak Kapolri! Kapolres Kotabaru Sebaiknya Dinonaktifkan
"Mengapa DPR bersikap lembek pada Polri bukan karena takut tapi karena sudah ada kesepakatan untuk saling menutupi kesalahan satu dengan yang lain. Baik dalam kebaikan atau keburukan," kata Ujang kepada bakabar.com, Jumat (7/7).
