bakabar.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan di DPR meminta agar tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang diterima setiap anggota dewan saat ini dihentikan. Sikap yang sama disampaikan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai NasDem, yang menyatakan siap meninjau ulang sejumlah tunjangan anggota DPR yang mencederai perasaan masyarakat.
Sikap itu disampaikan menyusul rangkaian aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah yang berujung ricuh belakangan ini.
"Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," kata Anggota Fraksi PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, dalam keterangannya, Sabtu (30/8).
Ketua DPP PDIP itu menilai politik tak melulu soal rasionalitas dan kesepakatan. Menurut dia, yang harus selalu melekat dalam politik adalah etik, simpati, dan empati.
Said pun mengajak semua anggota DPR untuk mengukur diri.
"Apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyambung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa," kata dia.
Said menilai, jika pertimbangan etik dan empati itu bisa dijalankan, tak ada lagi tunjangan maupun fasilitas DPR lain yang di luar kepatutan. Sebaliknya, semua bisa juga tidak dipertanyakan jika kinerja DPR sesuai harapan publik.
"Jadi bagi Fraksi PDI Perjuangan ketiga nilai itu menjadi penting sebab menjadi jiwa bagi gerak politik DPR, bukan sekedar kesepakatan dan ketentuan legal formal," kata Said.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono menyatakan fraksinya siap meninjau ulang sejumlah tunjangan anggota DPR yang mencederai perasaan masyarakat.
"Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat, terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," tegas Budisatrio dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Hal sama juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni. Dia setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR.
"Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total," kata Sahroni, Sabtu (30/8/2025), seperti dikutip dari detikcom.
Kritik terhadap fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota DPR mengemuka belakangan ini. Kritik muncul salah satunya berkaitan dengan pemberian uang tunjangan rumah Rp50 juta kepada anggota DPR sebagai ganti mereka tak mendapatkan rumah dinas di Kalibata.
Kritik berujung pada aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di sejumlah daerah belakangan ini. Unjuk rasa memakan korban.
Seorang driver ojol yang sedang bekerja dilindas oleh anggota polisi dengan kendaraan taktis. Pelindasan itu membuat aksi unjuk rasa semakin panas.(*)
