bakabar.com, BANJARMASIN - PDIP sangat mengkhawatirkan dampak persoalan geopolitik global.
Sisi lain, pihaknya sangat menyesalkan terhadap Presiden Republik Indonesia Jokowi yang dinilai lebih asyik memikirkan keluarganya mau jadi apa.
“Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of powernya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan semakin terbuka,” ucap Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, dalam siaran persnya, Selasa (16/4/2024).
Karena jika tidak diantisipasi segera, menurutnya, persoalan geopolitik tersebut akan berdampak ke Indonesia.
“Perang Rusia-Ukraina telah menciptakan krisis energi dan pangan. Serangan balasan Iran terhadap Israel dikhawatirkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia. Rupiah makin melemah terhadap US dollar, harga minyak mentah naik yang menyebabkan subsidi BBM meningkat dan beban utang luar negeri yang semakin membesar. Bukannya melakukan mitigasi, Presiden Jokowi ketika menghadapi Idulfitri lebih asyik membagi sembako di depan istana negara, sepertinya secara sengaja ‘menantang’ berbagai dalil bansos yang sedang diperdebatkan di MK,” tegas Hasto.
Dengan berbagai persoalan di atas, ia mengamati Indonesia malah menghadapi persoalan kepemimpinan nasional yang serius. Karena dugaan adanya abuse of power menciptakan ketidakpastian hukum. Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi.
“Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka munculah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhir-akhir ini,” jelas Hasto.
Atas dasar hal tersebut, maka ketika pemilu dinilainya tidak lagi legitimate akibat penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara yang diduga menciptakan kecurangan masif, maka menurut Hasto, keputusan para hakim MK bisa menjadi penyelamat Indonesia di dalam mengatasi potensi krisis.
“Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat,” pungkasnya..
