bakabar.com, JAKARTA – Direktur Pembangunan Daerah Bappenas, Mia Amelia mengungkapkan keberadaan IKN Nusantara sebagai upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Hal itu karena selama ini konsentrasi pertumbuhan ekonomi belum merata pada wilayah luar Jawa.
“Terlihat dari persentase yang konsisten dalam kontribusi ekonomi pulau jawa dalam beberapa tahun terakhir selalu tertinggi,” ujarnya dalam acara Seminar Nasional Ibu Kota Negara (IKN) Tangguh Bencana secara virtual, Rabu (12/10).
Di sisi lain, daya dukung di Pulau Jawa semakin mengalami penurunan, baik itu daya dukung lahan, maupun ketersediaan air dan lain-lain.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sensus penduduk 2020, sebanyak 57 persen masyarakat Indonesia berdiam di Pulau Jawa. Hal itu menunjukan adanya penyebaran penduduk yang tidak merata yang memengaruhi kontribusi ekonomi di setiap wilayah.
“Karena itu dibutuhkan pusat pertumbuhan baru untuk menyeimbangkan kontribusi pulau-pulau di indonesia,” ungkapnya.
Melalui pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru, diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan di wilayah luar Pulau Jawa.
Pembangunan tersebut, akan memberikan pemertaan kontribusi terutama pada ekonomi pada wilayah di luar Pulau Jawa.
“Sehingga seluruh wilayah di indonesia dapat tumbuh bersama secara seimbang,” kata Mia.
Mia menambahkan pemerataan pembangunan menjadi salah satu dari empat pilar yang ditetapkan dalam pembangunan IKN. Salah satunya untuk menyambut visi Indonesia emas pada 2045 mendatang.
Adapun ketiga pilar lainnya, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.
“Desain penting bagi kita semua untuk menyosong 100 tahun indonesia di tahun 2045,” tutupnya.
