bakabar.com, BANJARMASIN - Komisi Informasi (KI) Pusat melaksanakan rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) se-Indonesia di Banjarmasin, Selasa (11/6).
Rakornas KI ini dilaksanakan demi memperkuat koordinasi sebagai bentuk persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, keterbukaan informasi merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
"Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ucap Hadi.
Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro menyampaikan, salah satu elemen penting dalam mewujudkan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.
“Karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” ucapnya.
Donny menyampaikan, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global.
"Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia,” lanjut Donny.
Pelaksanaan Rakornas ke-15 KI se-Indonesia ini berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia emas 2045.
Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi konkret di forum Rakornas ke-15.
Rakornas KI sendiri telah diadakan secara rutin dengan membahas isu-isu krusial yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Mulai dari Rakornas pertama yang diselenggarakan Tahun 2009, hingga Rakornas KI ke-14 yang mengangkat pentingnya keterbukaan informasi dalam pemilu serentak 2024 pada tahun 2023. Harapannya, kegiatan yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat memberikan kontribusi dan dampak positif bagi kemajuan keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2024.
