bakabar.com, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi soal tidak adanya visi-misi penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu oleh pasangan calon Prabowo-Gibran.
Menurut Hasto, penanganan pelanggaran HAM berat harus menjadi misi seluruh kandidat capres-cawapres.
"Penuntasan pelanggaran HAM menjadi perintah dari reformasi. Itu juga termuat dalam konstitusi kita. Sehingga semua haru punya komitmen. Kalau belum, nanti kami usulkan untuk semuanya masuk," kata Hasto, Kamis (2/11).
Baca Juga: PDIP: Menteri Gabung TPN Ganjar-Mahfud Hanya Sebagai Pengarah
Diketahui, hanya bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.
Dalam misi terkait HAM, Prabowo-Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi.
Mereka juga membuat program kebijakan inklusif, menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja.
Baca Juga: Besok, Megawati dan Ganjar-Mahfud Ziarah ke Makam Bung Karno
Sedangkan pasangan calon lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil, terutama terhadap pelanggaran HAM yang jadi beban peradaban bangsa.
Adapun pasangan calon Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam visi misinya.
Selain itu Anies-Imin ini juga mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM dan menguatkan lembaga HAM Nasional.
