bakabar.com, JAKARTA - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati meminta penutupan sejumlah bandara-bandara perintis di wilayah pegunungan Papua.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) seperti pembakaran pesawat maskapai Susi Air, beberapa waktu lalu.
“Ada baiknya, sementara tutup bandara-bandara perintis di Pegunungan yang menjadi sarang KKB,” kata Nuning dalam keterangannya yang dilihat bakabar.com, Kamis (9/2).
Baca Juga: Polda Papua: Pembakaran Susi Air Tak Terkait Kasus Lukas Enembe
Ia menilai langkah penutupan bandara perintis lebih rasional dibandingkan operasi gabungan yang terintegrasi TNI-Polri. Terlebih usai kejadian pembakaran pesawat Susi Air yang diklaim dilakukan KKB pimpinan Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM Ndugama Bridgen Egianus Kogeya (EK).
Maka, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membangun satu bandara besar dan kuat dengan mitigasi yang mumpuni.
“Sebagai saran tidak harus segera ada operasi gabungan TNI Polri yang terintegrasi serta informatif satu sama lainnya,” kata dia.
Baca Juga: [ News Flash ] 10 WNI Jadi Korban Gempa Turki, KKB Bakar Susi Air & Man. City Terancam Sanksi
Selain itu, TNI-Polri juga mesti memastikan untuk segera menangkap EK dan membongkar jaringan yang ia miliki sehingga peristiwa pembakaran pesawat Susi Air tak terulang.
Apalagi, KKB bukan pertama kali menggencarkan aksinya, bahkan tindakan gangguan keamanan ini ditujukan sebagai bentuk perlawanan kelompok terhadap pembangunan dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
“Paling tepat EK ditangkap hidup-hidup agar bisa diketahui jaringan yang dimilikinya, termasuk yang berasal dari luar negeri,” kata Nuning.
Baca Juga: Polda Papua Libatkan Satgas Cartenz Selidiki Pembakaran Susi Air
Ia menyebut, gangguan keamanan yang dilakukan kelompok EK kali ini mengindikasi lanjutan aksinya yang merupakan bagian dari pernyataan perang menolak semua pembangunan, termasuk pemekaran DOB dan penambahan Kodim di wilayah Papua.
Hal-hal penting lainnya yang dapat dilakukan aparat keamanan dalam mengantisipasi gangguan keamanan oleh KKB, lanjut dia yakni melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua yang anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Langkah berikutnya, melakukan dialog dengan yang pro NKRI, termasuk dialog dengan kelompok adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya.
"Langkah ini untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan kelompok tersebut, termasuk mencari tahu pendapat mereka terkait pemekaran daerah otonomi baru di wilayah Papua. Ada pendapat ini akan diikuti pos-pos TNI Polri yang baru,” pungkasnya.
