bakabar.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan mengintegrasikan kemampuan para produsen lokal untuk menghasilkan produk baru, yang mampu menjawab kebutuhan industri hulu migas nasional.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (23/1). Menurutnya, jika kapasitas mereka diintegrasikan, maka produk-produk penunjang hulu migas buatan dalam negeri yang memenuhi standar internasional akan lebih banyak lagi.
"Hal ini tentunya akan mendukung pencapaian target produksi minyak satu juta barel per hari (BOPD) dan produksi gas 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030," ungkapnya.
Untuk mendukung hal tersebut, SKK Migas kembali mengadakan kegiatan forum kapasitas nasional (kapnas) pada pertengahan 2023 dengan mengusung tema "Pengembangan Integrasi Kapabilitas Dalam Negeri dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nasional".
Baca Juga: Penerimaan Negara dari Hulu Migas di 2022 Capai 18,19 Miliar Dolar AS
Selain untuk mendongkrak kinerja hulu migas dalam memenuhi target produksi, Dwi mengatakan pengembangan kandungan lokal di industri hulu migas akan menimbulkan dampak berganda bagi perekonomian nasional.
"Di sana, ada perluasan kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja lokal," ujarnya.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko menuturkan hal serupa. Menurutnya, pada 2022, SKK Migas melakukan bussiness match making (menyatukan) para pabrikan atau penyedia jasa lokal dan memfasilitasi mereka agar kualitas produk atau jasanya bisa naik kelas.
Tahun ini, SKK Migas menindaklanjuti dengan mengintegrasikan kapasitas pabrikan dan penyedia jasa lokal supaya menghasilkan produk atau jasa baru yang memenuhi kebutuhan standar industri migas.
Baca Juga: Pemerintah Restui Lapangan Merakes, Pacu Eksplorasi Migas Kaltim
"Jika kapasitas mereka dipertemukan dan dikembangkan, produk-produk penunjang hulu migas buatan dalam negeri yang memenuhi standar internasional akan lebih banyak lagi," ujar Rudi.
Barang produksi itu kemudian akan menjadi barang wajib lokal. "Artinya, semua operator hulu migas (kontraktor kontrak kerja sama/KKKS) tidak boleh lagi mengimpor," tegasnya
SKK Migas, lanjut dia, terus mendorong KKKS untuk tidak mengabaikan penerapan TKDN di kegiatan hulu migas. Apalagi, SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM telah mengeluarkan buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) sebagai acuan untuk menginventarisir peralatan atau perlengkapan kebutuhan industri hulu migas yang sudah tersedia di dalam negeri.
Baca Juga: BPH Migas Temukan Sejumlah Modus Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
"Pada tahun ini, SKK Migas akan memutakhirkan hasil kajian multiplier effect yang pernah dilakukan pada 2015," kata Rudi.
Sementara itu, Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi menilai pentingnya pemutakhiran kajian akan mengukur dampak berganda yang tercipta dari aktivitas industri hulu migas, terutama setelah adanya peningkatan kapasitas para pelaku industri penunjangnya.
"Saya optimistis dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas nasional yang masif sejak 2015, dampak berganda yang tercipta jauh lebih besar dari sebelumnya," ucapnya.
Sebelumnya, pada 2022, SKK Migas membawa 20 perusahaan, termasuk operator migas (KKKS) dan penyedia jasa industri migas dalam negeri ke ajang Oil and Gas Asia (OGA) di Malaysia.
Baca Juga: Ketua BPH Migas Beberkan 5 Faktor Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
SKK Migas juga memfasilitasi sembilan pabrikan lokal untuk unjuk kemampuan di ajang Abu Dhabi International Petroleum and Conference (ADIPEC).
Adapun forum Kapnas III 2023 rencananya akan diadakan di Jakarta pada 26-27 Juli 2023. Seperti tahun sebelumnya, forum tersebut akan didahului dengan serangkaian kegiatan praforum Kapnas yang akan diadakan di Surabaya (3-4 Mei), Sorong (16-17 Mei), Balikpapan (30-31 Mei), Batam (14-15 Juni), dan Palembang (5-6 Juli).
