bakabar.com, JAKARTA- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti fenomena demokrasi dalam kepungan oligarki.
Dalam laporan berkala catatan akhir tahun, LBH berkesempatan untuk merefleksi kinerja selama setahun, dan mendengarkan kritik langsung dari masyarakat.
Suwono, salah satu peserta diskusi menanyakan tentang kelanjutan kasus
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) yang masih belum terselesaikan.
Baca Juga: Pemerintah dan DPR Nekat Sahkan RKUHP, Aksi Penolakan LBH Sampai Buruh Siap Menjegal
Charlie Albajili, salah satu tim advokasi LBH Jakarta menjelaskan jika hingga hari ini LBH masih menangani kasus-kasus meskipun masuh berjalan cukup lamban.
"LBH Jakarta beserta ICW meminta untuk membuka laporan audit BPKB, ini sangat penting untuk melihat persoalan untuk dibantu pendanaannya. Karena ini bergantung pada kenaikan BPJS," kata Charlie dalam diskusi yang digelar di Gedung Kantor LBH Jakarta pada Rabu (21/12) .
"LBH Jakarta sudah melakukan upaya hukum sampai kasasi. Tidak adanya transparansi ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah tidak berpihak pada masyarakat," tambah Charlie
Baca Juga: LBH: Puluhan Demonstran Tolak KUHP di Bandung Ditangkap!
Selain itu, LBH juga berencana untuk lebih banyak memfokuskan advokasi mereka pada regresi demokrasi yang dirasakan dampaknya pada aspek penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Citra Referendum, Direktur LBH Jakarta mengakui masih banyak hal yang belum bisa tercapai. Salah satunya yakni tentang UU predatoris yang merugikan masyarakat kecil.
"Kami memahami bahwa masih banyak perbaikan yang harus LBH Jakarta lakukan, meski belum bisa menggagalkan UU predatoris atau kebijakan predatoris, namun gerakan-gerakan kecil seperti hari ini adalah bukti bahwa masyarakat sipil masih memiliki andil dalam mengawasi demokrasi," tukas Citra.
