bakabar.com, JAKARTA - Beberapa kebijakan ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi pasca-pandemi Covid-19.
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat beberapa kebijakan agar ketahanan pangan terjaga, inflasi terkendali, dan kemiskinan tertangani.
Salah satunya, Heru bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Heru memimpin Satuan Tugas (Satgas) Pangan dalam menjaga stabilitas harga dengan turun langsung ke pasar untuk mengecek harga, ketersediaan, serta produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan.
Baca Juga: Pemprov-DPRD DKI Bakal Bangun Rusunawa untuk Korban Depo Pertamina Plumpang
Pengecekan di sejumlah pasar dilakukan bersama Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
“Di bulan Ramadan dan Idulfitri ini, kami juga terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat agar ketersedian bahan pangan terjamin dengan kualitas yang baik, serta harga yang stabil dan terjangkau oleh masyarakat Jakarta,” ujar Pj. Gubernur Heru di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (29/3).
Sinergi itu pun diwujudkan dengan kelancaran penyediaan dan pendistribusian pasokan bahan pangan melalui kerja sama antardaerah secara Business to Business (B2B) untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe dan bawang merah di 36 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi.
Di antaranya, cabai dan bawang merah yang dipasok dari Jawa Tengah (Magelang dan Temanggung) dan Jawa Barat (Garut dan Sumedang).
Kerja sama dalam sektor pangan ini juga tidak lepas dari peran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya yang turut memonitor harga pangan lokal serta distribusi pasokan sehingga berjalan dengan baik.
Baca Juga: DPRD DKI Tak Persoalkan Anggaran Rp2,9 Miliar untuk Renovasi Rumah Pj Gubernur DKI
Kestabilan harga dan kelancaran distribusi pasokan ini turut mengendalikan inflasi di Jakarta. Pada Februari 2023, inflasi DKI Jakarta terendah dibandingkan provinsi lainnya se-Indonesia, sebesar 4,07% (year on year).
“Pemprov DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Pusat dalam pengendalian inflasi sektor pangan di DKI Jakarta. Selain memberikan pengaruh terhadap inflasi Jakarta, juga memberikan pengaruh terhadap inflasi nasional, karena nilai inflasi Jakarta mempengaruhi 25-27% inflasi nasional,” ungkap Pj. Gubernur Heru.
Heru juga memastikan subsidi pangan kepada masyarakat yang membutuhkan terus berjalan.
Dalam program ini, masyarakat dapat mengambil paket pangan seharga Rp126.000, terdiri dari komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, dan susu di 366 lokasi distribusi.
Baca Juga: Jelang Ramadan, Pemprov DKI Gelar Pasar Murah di Jakarta
Dalam mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, telah dilakukan upaya peningkatan ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta telah menerima 18.183 peserta baru yang mendaftar Jakarta Entrepreneur.
Pelatihan Jakarta Entrepreneur diberikan kepada 5.017 peserta. Sebanyak 3.792 perizinan telah diberikan kepada peserta Jakarta Entrepreneur, serta memasarkan 376 produk binaan Jakarta Entrepreneur ke berbagai pameran baik nasional maupun internasional.
Sementara itu, melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 55 kelas (reguler dan mobile training unit).
Baca Juga: Strategi Pemprov DKI Mengurai Kemacetan Jakarta
Pelatihan keterampilan kerja di 7 Pusat Pelatihan Kerja dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kepulauan Seribu, serta bursa kerja di 5 wilayah kota. Hasilnya, sebanyak 77,03% (5.871 dari 7.626 orang) peserta pelatihan diterima di pasar kerja.
Upaya mendorong lebih banyak wirausaha baru di Jakarta juga dibarengi dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Pemprov DKI Jakarta pun meraih penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo pada 15 Maret 2023 untuk kategori Pengguna Produk Dalam Negeri Terbaik Pemerintah Daerah Provinsi.
“Berdasarkan Sistem Pengawasan P3DN BPKP, realisasi penggunaan produk dalam negeri di DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah Rp 20,454 triliun (180,47% dari Komitmen Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia). Ini akan kita tingkatkan di tahun-tahun berikutnya,” terang Heru.
Baca Juga: Jelang Ramadan, Satpol PP DKI Jaring 14 Ribu Pengemis Hingga PSK
Pemprov DKI Jakarta menargetkan 0% kemiskinan ektrem pada tahun 2024. Heru telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu.
Intervensi pertama adalah terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data, dengan melibatkan lintas sektor perangkat daerah, termasuk kader PKK, Dasa Wisma, dan masyarakat lainnya.
Kedua, penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu, dengan tetap memberikan bantuan subsidi pada sektor Sosial-Kesehatan, Pangan, Air Bersih, Tangki Septik, Rusunawa, dan Transportasi.
Baca Juga: DPRD DKI Minta Pemprov Tinjau Ulang Kebijakan Batas Usia PJLP
Ketiga, penanganan kemiskinan melalui program peningkatan produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja dan pameran bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (Jakarta Entrepreneur).
Keempat, pengendalian kemiskinan melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan. Meliputi penataan kualitas permukiman di sekitar 220 RW, program Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur, serta pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita.
Harapannya, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan makin memperkuat daya beli untuk kestabilan ekonomi.
“Untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta," tutup Heru.
