bakabar.com, JAKARTA - Aktivitas warga di jalan penghubung Kabupaten Tanah Laut dengan Tanah Bumbu nyaris lumpuh total. Satu badan jalan nasional tergerus habis tanpa sisa.
Panjang longsoran mencapai sekira 50 meter, namun begitu sesuai kajian Kementerian PUPR butuh tak kurang ratusan miliar rupiah untuk perbaikan.
Sebenarnya, masih ada jalur alternatif menuju Tanah Bumbu. Namun jaraknya mencapai 13 kilometer. Selain jauh, kondisi jalurnya pun licin.
Saking licinnya, pernah dua taksi colt 'adu banteng' di jalan hauling berlumpur itu. Bahkan pernah ada seorang pemotor terjun bebas ke lubang longsoran jalan nasional 171, Jumat (3/2) subuh.
Tak terlihat areal lubang longsoran dipasangi rambu-tambu pembatas jalan. Apalagi penerangan khusus. Beruntung insiden itu tak memakan korban jiwa. Korban dibawa pulang oleh keluarganya ke Kintap Tanah Laut untuk pengobatan non-medis.
Mereka yang enggan memutar belasan kilometer, terpaksa meniti jalan darurat yang mengambil lajur tepat di sebidang tanah pekarangan milik warga bernama Suryadi.
Suryadi kini juga harus mengungsi. Satui bak kampung mati. Rumah-rumah kosong ditinggal pemiliknya yang kuatir longsor susulan.
Begitulah sekelumit gambaran terkini jalan nasional Km 171, Satui, Tanah Bumbu yang ambrol akibat digerus aktivitas tambang batu bara. Guguran tanah membelah jalan penghubung Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur saat mayoritas warga tertidur pulas, Rabu dini hari, 29 September 2020.
Jalan Putus, Rumah dan Mata Pencaharian Hilang
RENCANA kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Tabalong mencuat dan menjadi topik hangat. Di Bumi Sarabakawa, orang nomor satu di Republik ini dikabarkan datang untuk menghadiri Muktamar Rabithah Melayu Banjar.
Bakal dibalut dukungan kepada megaproyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam, Kalimantan Timur, acara ini diperkirakan bakal dihadiri sekitar 20 ribu orang.
Baca Juga: BREAKING! Kementerian PUPR Bicara Perbaikan Jalan Nasional 171 Tanah Bumbu
Andai benar datang ke Kalsel, mestinya Jokowi turut menengok kondisi longsor jalan nasional Km 171. "Kita minta presiden berkunjung melihat betapa 'indahnya' dampak pertambangan batu bara yang ada di Tanah Bumbu," singgung Agus Rismalianoor, kuasa hukum 23 warga korban longsor Km 171, Rabu (1/3).
Selain tempat tinggal, puluhan warga juga kehilangan mata pencaharian. Hingga sekarang, kata Agus, belum ada tanda-tanda bakal ada perbaikan jalan nasional Km 171.
Baca Juga: Menteri ESDM Bicara Tragedi Longsor 171 Satui, Warga: Evaluasi Seluruh IUP!
Termasuk ganti rugi ke warga yang kehilangan tempat tinggal. Dan, berdasarkan kajian terbaru Kementerian PUPR, butuh tak kurang dana segede Rp275 miliar untuk perbaikan 1,10 kilometer.
"Sangat layak presiden berkunjung ke Tanah Bumbu. Karena ketika presiden mau melihat langsung, saya yakin tidak sampai sebulan pasti ada perbaikan," jelasnya.
Agus melihat guguran tanah yang menggerus badan jalan nasional semakin besar ruang bukaannya. "Masih ada perusahaan tambang yang aktif beroperasi, coba tengok dari jalan jika tidak percaya," jelasnya.
Butuh Perhatian dan Perbaikan
HASIL analisis organisasi lingungan hidup Walhi, longsor jalan nasional Km 171 adalah imbas dari masifnya aktivitas penggalian batu bara.
Walhi kemudian mendapati fakta bahwa lubang tambang yang diduga menjadi biang longsor hanya berjarak 38 meter dari sisi utara dan 152 meter sisi selatan dari badan jalan nasional 171.
"Kami menemukan fakta jika di dekat titik longsor masih terdapat tambang aktif yang hanya berjarak 183 meter," demikian laporan Walhi.
Padahal, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4/2012 sudah mengamanatkan jarak minimal tepi galian lubang tambang dengan permukiman adalah 500 meter. Perusahaan tambang seharusnya menutup lubang tambang setelah melakukan pengerukan.
Baca Juga: Ironi Pengangguran di Wilayah Tambang Batu Bara Balangan-Tabalong
Sebagai pendukung Jokowi, Berry Nahdian Furqon juga sepakat bahwa presiden perlu menengok kondisi jalan nasional Km 171.
"Beliau juga mesti melihat buruknya tata kelola dan penegakan hukum di sektor pertambangan di Kalsel yang sangat merugikan rakyat," jelas aktivis lingkungan satu ini dihubungi bakabar.com.
Mantan direktur Walhi Nasional itu berkata kasus jalan 171 hanyalah salah satu dari potret bagaimana fasilitas publik dikalahkan oleh aktivitas pertambangan.
Baca Juga: Longsor 171 Satui, Komisi VII: Setop Izin Perusahaan Tambang Bermasalah!
Lebih jauh, Walhi menemukan sepanjang 456 ribu meter jalan negara di Kalsel telah dibebani dan dikepung perizinan tambang batu bara.
"Mesti ada perhatian khusus. Karena tanpa tekanan yang kuat dari pengambil keputusan tertinggi maka problem pertambangan di Kalsel tidak akan ada perbaikan karena ini sudah menggurita dan melibatkan banyak pihak dan oknum-oknum petinggi," pungkasnya. (*)
