bakabar.com, JAKARTA - Mantan narapidana (Napi) kasus korupsi yang diperbolehkan mengikuti kontestasi Pemilihan Umum 2024 sebagai bakal calon anggota legistlatif (bacaleg) menimbulkan pro dan kontra.
Berkaitan dengan itu, Partai politik (parpol) PSI berkampanye menolak untuk mencalonkan nama mantan napi bekas koruptor.
Lantas ada juga beberapa parpol yang mecantumkan nama bekas napi tersebut sebagai peserta pemilu tersebut.
"Memang ada beberapa parpol yang tidak malu untuk mencalonkan eks napi korupsi dan sudah menjadi kebiasaan karena tidak disaring terlebih dulu," ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, pada bakabar.com, Senin (15/5).
Baca Juga: Bawaslu Bakal Awasi Tahapan Verifikasi Administrasi Bacaleg
Ia menilai hal itu berbahaya karena Indonesia nama baik bangsa bisa tercoreng karena memperbolehkan para koruptor untuk ikut serta dalam Pemilu.
"Tapi ada juga keputusan MK, mantan napi itu tidak boleh mencalonkan diri kecuali sudah lima tahun," tuturnya.
Lebih lanjut, menurutnya keputusan tersebut juga dinilai tidak bagus, namun lebih terlihat seperti keputusan jalan tengah.
"Jadi ada batasan, kalau minimal sudah sosialisasi sebagai lima tahun baru boleh mencalonkan diri. Ini keputusan yang longgar dari MK," imbuhnya.
Baca Juga: Parpol Sulit Penuhi Syarat Keterwakilan Bacaleg Perempuan di Padang
Adapun partai politik memanfaatkan kelonggaran aturan tersebut untuk mengeksekusi mantan napi sebagai anggota legistlatif.
"Harusnya para parpol itu mencari kader-kader atau anak bangsa yang memiliki integritas yang baik, bukan mantan napi," tegasnya.
Ia menyimpulkan hal itu menjadi paradoks kendati parpol ingin tampil bersih tapi malah mencalonkan mantan napi.
"Parpol perlu introspeksi diri untuk mengevaluasi pilihan tersebut," pungkasnya.
