bakabar.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melempar polemik korupsi Kabasarnas ke Prabowo Subianto dan Mahfud MD. Mereka dianggap gagal.
"Kami menilai bahwa korupsi di tubuh TNI juga diakibatkan oleh kegagalan Menhan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI yang jelas berada di bawahnya," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti saat diskusi di Jakarta Selatan, Minggu (30/7) siang.
Kata Ray, penetapan Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai kasus suap oleh KPK menjadi bukti. Bahwa pengawasan di tubuh TNI gagal.
Baca Juga: Gelagat Impunitas Kasus Kabasarnas, KontraS: KPK Tak Perlu Minta Maaf!
Untuk itu, ia menunggu sikap Prabowo sebagai menahan dalam menghadapi kasus ini. Termasuk polemik OTT Kabasarnas.
"Kami menunggu kapan prabowo menyatakan sikap sebagai menteri pertahanan," ucapnya.
Selain pada Prabowo, Ray mengalamatkan kegagalan pada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
Menurut dia, berdasarkan UU TNI yang dikuatkan putusan MK tahun 2011. Selain Menteri Pertahanan, yang juga punya tanggung jawab adalah Menkopolhukam.
Di sini, Mahfud MD juga dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan. Terutama terhadap unsur organisasi yang berada di bawah lingkup Kemenkopolhukam.
Baca Juga: Peneliti Antikorupsi: Kabasarnas Mesti Diseret ke Peradilan Umum!
Ia menyayangkan sikap Mahfud yang justru terlebih dahulu membahas masalah prosedur. Disaat seharusnya ia meminta maaf atas tindakan anggota TNI yang korupsi.
"Harusnya menyatakan permintaan maaf dan menegaskan kesalahan anggotanya dalam melakukan tindak pidana korupsi," ujar dia.
"Ini sayangnya prosedur justru dibahas terlebih dahulu. Mengecewakan rakyat," tegasnya.
