bakabar.com, BANJARMASIN - Satu korban konflik di Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Ulin Banjarmasin guna menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru.
"Tiba tadi malam," kata salah seorang keluarga korban yang enggan menyebutkan namanya, Senin (9/10/2023).
Dia mengatakan, korban bernama Taufikkurahman (23) itu telah menjalani proses operasi pengambilan peluru di punggungnya sejak Senin siang.
"Sekitar pukul 14.00 Wita, mulai operasi," ujarnya.
Pantauan media ini, suasana di sekitar ruang tunggu RS Ulin Banjarmasin terasa sangat kalut dan tegang.
Keluarga pun enggan untuk berkomentar lebih jauh. Katanya, saat ini tengah fokus terhadap kesembuhan yang bersangkutan.
Taufikurrahman sempat menjalani perawatan di RSUD Doris Silvanus Palangka Raya. Namun, karena hasil rontgen menunjukkan adanya peluru tajam yang bersarang di punggung, korban dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin.
Sementara, peralatan RSUD Doris Silvanus kurang memadai untuk melakukan operasi pengangkatan peluru.
Tindakan operasi terhadap korban turut dibenarkan oleh Plt Direktur Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, Diauddin.
Dia memastikan, penanganan Taufikurrahman sesuai SOP. Terkait konflik yang ada di daerah tetangga, pihaknya memastikan tidak ikut campur.
“Sesuai SOP saja. Bagaimana menyelematkan nyawa seseorang, itu yang penting. Masalah lainnya bukan urusan kita,” ungkapnya, Senin siang.
Taufikkurrahman sebelumnya tertembak saat bentrokan pecah antara masyarakat dengan aparat kepolisian di area PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT HMBP), Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalteng, Sabtu (7/10) lalu.
Bentrokan terjadi saat warga melakukan aksi menuntut haknya terkait plasma dan area lahan di luar hak guna usaha PT HMBP.
Selain Taufikkurahman, ada dua orang lain yang tertembak. Salah satunya, Gijik (35), meningal dunia.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono mengutuk keras peristiwa ini.
Dia mewanti-wanti aparat penegak hukum untuk menangani dan mengusut kasus ini secara independen. Penanganan selama di rumah sakit, kata dia, sudah seharusnya secara gratis.
“Mudahan korban selamat dan hasil autopsinya nggak di belokkan. Misal, faktanya peluru tajam, dibelokan jadi peluru karet,” ujarnya.
Selain itu, Kis meminta Presiden Joko Widodo harus segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini.
Menurutnya, Presiden bisa memanggil Kapolri dan Kapolda Kalteng untuk dievaluasi kinerjanya dalam penanganan kasus Bangkal.
“Bahkan, bisa saja pecat Kapolda Kalteng dan penegakan hukum terhadap pelaku penembakan,” tekannya.
Kemudian, mengevaluasi dan menarik keberadaan aparat di perusahaan tambang dan perkebunan besar.
“Bubarkan Brimob, jadi Satpam perusahaan saja,” ujarnya.
Walhi juga mendesak agar izin perusahaan sawit PT HMBP segera dicabut.
Lalu, pemerintah segera membentuk Komisi Khusus Kejahatan Lingkungan dan Sumber Daya Alam.
“Evaluasi dan audit seluruh perizinan perkebunan sawit yang ada di Indonesia,” tandasnya.
