bakabar.com, JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan menggunakan seluruh sumber daya sendiri atau 41% dengan dukungan serta kerjasama internasional.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, sektor konstruksi memainkan peranan penting mengingat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas konstruksi cukup signifikan.
Hal itu diungkapkan Menteri Basuki dalam sambutannya yang disampaikan oleh Plt Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko pada acara Sustainable Infrastructure Forum dengan tema “Komitmen Bersama untuk Pengurangan Emisi Karbon dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan” di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (15/03).
“Untuk itu, Kementerian PUPR berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui penerapan konstruksi berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur hijau yang mensinergikan antara natural system dan engineered solution,” ujar Plt Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko dalam keterangan seperti dikutip pada Jumat (17/3).
Baca Juga: Antisipasi Inflasi, Menteri PUPR: Utamakan Produk Dalam Negeri
Jarot menambahkan, implementasi konstruksi berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan.
Sebagai langkah konkret, telah diterbitkan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Non Ordinary Portland Cement (Non-OPC) pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR.
"Sebab, penggunaan semen Non-OPC dapat berkontribusi dalam penurunan emisi karbon serta meningkatan akurasi spesifikasi material semen sesuai peruntukan pekerjaan konstruksi," ungkapnya.
Jarot juga menambahkan, saat ini Kementerian PUPR mendapat tugas besar untuk membangun infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengusung konsep Smart Forest City. Dalam membangun IKN, Kementerian PUPR juga memanfaatkan inovasi teknologi yang mendukung upaya penurunan emisi karbon dan zero waste.
Baca Juga: Tingkatkan Hunian Masyarakat, Kementerian PUPR Lanjut Bangun Rusun
Upaya penurunan emisi karbon dan zero waste tersebut meliputi Integrated Urban Water Management (IUWM) dengan mengelola sistem tata air perkotaan, Smart Water Management System terkait penyelenggaraan penyediaan air minum, daur ulang grey water,
"Serta sistem pemanenan air hujan yang penggunaannya dapat dipantau menggunakan aplikasi, dan Waste Management Flow dengan mengelola sampah dan limbah di IKN menggunakan Konsep pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle),” papar Jarot.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammed Ali Berawi yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan, pembangunan IKN memberikan opportunity bagi teknologi konstruksi berkelanjutan di Indonesia.
“Pembangunan IKN merupakan momentum penting dalam konstruksi. Kita akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, sumber daya alam dan resource lokal sehingga IKN akan benar-benar menjadi kota yang green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable,” jelas Ali.
Baca Juga: Pembangunan IKN, Kementerian PUPR Siapkan Strategi Manajemen Risiko
Terakhir, Jarot menegaskan kembali bahwa kunci penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan adalah kolaborasi pentahelix antar pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, Akademisi dan Media.
“Untuk itu, kita perlu bekerja keras dan bekerja sama untuk menyukseskan agenda besar ini, dengan cara mensosialisasikan, mengembangkan, dan mensinergikan pemakaian material konstruksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tandas Jarot.
