bakabar.com, JAKARTA - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera memproses secara hukum terkait kejahatan yang dilakukan PT IMIP.
"Terutama terkait dugaan pelanggaran hukum dalam ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan warga yang terdampak," ujar Koordinator JATAM, Melky Nahar melalui keterangan resmi, Minggu (24,12).
Tak hanya itu, Melky juga mendesak agar Jokowi segera melakukan audit atau evaluasi atas seluruh tindakan kejahatan yang dilakukan kepada buruh, warga terdampak, maupun lingkungan hidup.
Baca Juga: Janggal di Balik Meledaknya Smelter PT ITSS Morowali
Baca Juga: Smelter PT ITSS Meledak, JATAM: Bukan Pertama, Terus Terulang!
PT IMIP juga diminta agar segera melakukan pemulihan sosial-ekologis atas segala kerusakan yang terjadi akibat aktivitas tambang.
Sementara itu, Kepala Riset JATAM Imam Shofwan menerangkan program hilirisasi Presiden Jokowi dinilainya telah memakan korban jiwa. Tak hanya korban nyawa, tapi juga kemiskinan warga di sekitar smelter nikel.
Imam mencontohkan PT IMIP di Morowali misalnya, yang menyebabkan wilayah tangkap ikan nelayan di Kurisa, Fatufia menghilang dan memengaruhi jumlah ikan tangkap dari nelayan.
“Hal ini disebabkan oleh laut yang dibuangi limbah PLTU IMIP 24 jam tiap hari dan tujuh hari tiap minggu non stop, sejak PLTU beroperasi di sana tahun 2015," bebernya.
Baca Juga: Smelter Asal China Meledak, Ini Profil PT ITSS Morowali
Baca Juga: YLBHI Tantang Komnas HAM Sikapi Tragedi Smelter ITSS Morowali
Tak hanya itu, lahan pertanian warga Baho Makmur juga menjadi tidak produktif sejak berlangsungnya smelterisasi nikel yang di dekat desa mereka.
Warga Baho Makmur, Sabar mengakui kondisi tanaman padi yang ditanam di lahan desanya langsung mati karena terkena a kuning dari tambang nikel.
“Sepuluh tahun terakhir kita tak lagi bisa tanam padi," jelasnya.
