bakabar.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke kediamannya di Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025), terkait merebaknya aksi demo yang disertai amuk massa di sejumlah daerah. Presiden meminta kedua jenderal itu mengambil langkah tegas terhadap para pengunjuk rasa yang melakukan aksi anarkistis.
"Arahan Presiden jelas, khusus untuk tindakan-tindakan anarkis, TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan undang-undang," kata Kapolri kepada wartawan seusai bertemu Presiden Prabowo, Sabtu (30/8/2025) petang.
Listyo Sigit menyebut, aksi unjuk rasa dalam dua hari terakhir di beberapa wilayah cenderung berubah menjadi kerusuhan, yang diwarnai dengan pembakaran gedung, fasilitas umum, hingga penyerangan markas.
Situasi ini dinilai sudah tidak lagi termasuk kategori penyampaian aspirasi, melainkan tindak pidana.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri menegaskan bahwa TNI dan Polri akan segera bertindak di lapangan untuk memulihkan rasa aman bagi masyarakat.
"Informasi yang kami terima, masyarakat sudah mulai gelisah dan takut. Karena itu, aparat akan segera bergerak memulihkan situasi," katanya, yang dilansir Antara.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain.
"Mari kita ciptakan rasa aman dan damai. Kalau ada masalah, selesaikan dengan musyawarah sesuai hukum yang berlaku," ujar Panglima.
Kapolri juga menekankan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara terukur demi menjaga ketertiban dan stabilitas nasional, serta demi kepentingan masyarakat luas.
Sebelumnyya, Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah dan DPR untuk berbenah. Mereka menilai demo besar yang terjadi pada Kamis (28/8/2025) hingga memakan korban jiwa, disebabkan oleh kebijakan yang merugikan rakyat, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR.
Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiatives Wahyudi Djafar mengatakan aksi demonstrasi terjadi di sekitaran Gedung DPR/MPR sebagai reaksi keras atas kenaikan tunjangan Anggota DPR RI, yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan tidak berkeadilan.
Raksha Initiatives yang merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Indonesia meminta pemerintah dan DPR berbenah. “DPR dan pemerintah, sudah seharusnya ikut mengambil beban tanggung jawab atas kasus kekerasan yang terjadi, sebagai akibat dari dampak kebijakan yang mereka keluarkan,” kata Wahyudi dikutip Jumat (29/8/2025).
Wahyudi mengatakan sudah semestinya negara, dalam hal ini DPR dan Pemerintah tidak lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru merugikan masyarakat, seperti menaikkan gaji anggota DPR, pemungutan pajak berlebihan, dan lain lain.
Menurutnya kebijakan tersebut memberatkan masyarakat di tengah kondisi sulit yang mereka hadapi saat ini.
“Di tengah kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesusahan secara sosial dan ekonomi, seharusnya para penyelenggara negara tidak menuntut hal-hal yang berlebihan dan merugikan rakyat,” kata Wahyudi
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan tindakan represif aparat pada Kamis (28/8/2025) telah menyebabkan dua driver ojol menjadi korban yakni satu orang luka-luka, dan satu orang tewas.
Atas kejadian tersebut, dia menuntut Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera menghentikan tindakan represif agar tidak jatuh korban. Selain itu, dia menuntut Kapolri untuk bertanggung jawab.
"Kapolri untuk bertanggung jawab atas jatuhnya korban meninggal dunia dan luka-luka," kata Lily dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025).
Lebih lanjut, Lily menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan rekan-rekan ojol akan mengawal kasus ini hingga tuntas. "Atas tragedi ini kami mengimbau kawan-kawan ojol bersatu dan merapatkan barisan untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan diselesaikan secara adil," ujarnya.
Selain itu, dia meminta dukungan masyarakat untuk memantau perkembangan peristiwa ini agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan yang menimbulkan korban.(*)
