Pemilu 2024

HIPMI Tepis Tudingan Mahfud MD soal Birokratisasi Investasi

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira menepis tudingan calon wakil presiden nomor urut 2, Mahfud MD yang menuding sulitnya in

Featured-Image
Menkopolhukam Mahfud MD (Foto:apahabar.com/Daffa)

bakabar.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira menepis tudingan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebut sulitnya investasi di kalangan pengusaha karena birokratisasi perizinan.

Anggawira justru mempertanyakan arah dan tujuan pernyataan Menkopolhukam tersebut. Pasalnya, yang terjadi di lapangan tidak seperti apa yang dituduhkan.

"Yang dimaksud kesulitan itu hambatannya apa? Di sebelah mana hambatannya," katanya kepada bakabar.com, Kamis (28/12).

Baca Juga: Mahfud MD Patok Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, INDEF: Berat Bos!

Baca Juga: Prabowo-Gibran Kokoh di Atas, Anies-Muhaimin Geser Ganjar-Mahfud

Dia mengatakan, kini porsedur untuk membuat usaha hingga mendapatkan nomor induk berusaha pun kini sangat mudah. Hal itu bisa dibuktikan dengan indeks kemudahan berusaha.

"Kalau ukurannya indeks kemudahan berusaha kan bisa dibandingkan saja, angka-angkanya jelas meningkat," terangnya.

Selain berdasar faktor meningkatnya indeks kemudahan berusaha, investasi pengembangan UMKM juga dipermudah.

Baca Juga: BUMN Ugal-ugalan! HIPMI Sindir Erick Thohir

Dia mencotohkan, semisal ada yang ingin membuat usaha pangkas rambut. Investor tinggal menyuntikan dananya. Pasalnya, kata dia, investasi itu intinya kompetitif atau saling menguntungkan.

"Kita pengusaha gak usah disuruh investasi kalau sudah menguntungkan ya pasti jalan sendiri," pungkasnya.

Baca Juga: Jelang Rapat Kerja, HIPMI Ingin Optimalkan UMKM

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut prosedur investasi di Indonesia cenderung bertele-tele. Menkopolhukam tersebut menilai terjadi konflik kepentingan di kalangan pejabat dengan meminta pemberian.

"Itu laporan yang masuk ke saya. Untuk UMKM misalnya perlu 24 meja untuk mendapatkan izin," jelasnya saat debat cawapres, Jumat (22/12).

Editor
Komentar
Banner
Banner