bakabar.com, JAKARTA - Sekjen HIPMI, Anggawira menuding BUMN ugal-ugalan. Kata dia sering mengambil proyek yang seharusnya dikelola swasta atau pengusaha daerah.
Bagi dia, kebijakan pemerintah udah cukup jelas. Proyek di bawah Rp100 miliar dikerjakan swasta. BUMN tak boleh masuk.
"Tapi praktiknya malah anak dan cucu perusahannya yang ambil. Itu harus diingatkan. Biar clear," katanya pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/8).
Baca Juga: Dukung Pembangunan Nasional, HIPMI Jadi Penggerak Ekonomi Bangsa
Dia juga mengingatkan fungsi BUMN. Yang mana hanya untuk PSO (Public Service Obligation). "Melayani kepentingan yang belum memungkinkan untuk dikelola oleh swasta," tegasnya.
Anggawira menyarankan agar Eric Tohir bebenah. Baginya ada kekeliruan dalam penilaian terhadap direksi BUMN.
"Jadi BUMN jangan diukur berhasil karena profit. Tapi lihat pelayanannya, bagaimana?," tanyanya.
Lebih jauh, kata dia BUMN yang kuat bukan bermain di dalam negeri, tapi diluar. Agar proyek di dalam bisa dioptimalkan oleh pengusaha lokal. Khususnya swasta.
Baca Juga: Rusia-Ukraina dan China Bikin Harga Batu Bara Membara
"Karena mereka kan enak ada penyertaan anggaran dari negara. Kalau rugi, ya ditanggung. Lah, yang tanggung kita siapa?," tanyanya lagi.
Karena itu, ia punya harapan. Pemerintah bisa tegas. Perlu adanya kurasi yang jelas. Agar BUMN dan pengusaha swasta bisa bersinergi.
"Pemerintah bantu dari segi infrastruktur dasar. Selebihnya pengusaha lokal. Jadi semuanya kebagian," tutupnya.
