bakabar.com, BANJARBARU - Sejumlah politikus diduga memanfaatkan momentum jemaah umrah yang telantar untuk pencitraan. Hal ini menuai reaksi keras dari jemaah yang terlantar.
"Saya tidak terima penderitaan para jemaah umrah yang gagal berangkat ini dijadikan jualan politik," kata Habib Fathurrahman, salah satu jemaah umrah yang terlantar, Sabtu (8/10).
Dia berkata para politisi itu boleh membantu atas nama anggota DPR. Tapi, kata dia, para politisi tak boleh mewakili partai politik tertentu.
"Tapi bukan dari perwakilan poltik partai," ketusnya.
Dia kemudian menyebut ada anggota dewan yang memberikan uang sebesar Rp50 ribu per jemaah. Tapi oknum politisi itu sama sekali tak memberikan solusi soal jemaah yang terlantar.
"Tidak ada solusi untuk keberangkatan jemaah atau misalnya dipulangkan," ujar tokoh asal Kelayan Banjarmasin ini.
Sebelumnya, 176 jemaah umrah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur diduga menjadi korban penipuan oleh PT Nalia Syafaah.
Ratusan jamaah ini sebelumnya sempat diinapkan di sebuah hotel kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Hanya bertahan dua hari sembari menunggu jadwal pemberangkatan ke Arab Saudi, mereka harus angkat kaki ke asrama haji Pondok Gede karena tak mampu membayar penginapan.
Mereka seharusnya berangkat pada 29 September 2022 lalu. Tapi pihak agen travel mengundurnya hingga 2 Oktober.
