bakabar.com, BATULICIN - Rapat paripurna DPRD Tanah Bumbu dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023 diwarnai aksi walk out oleh Fraksi Gerindra, Senin (31/10).
Terkait hal itu, Bupati Tanah Bumbu, HM Zairullah Azhar, mengaku tidak mengetahui penyebab Gerindra memutuskan walk out. Dia menyebut penetapan pengambilan keputusan RAPBD 2023 merupakan hal yang penting, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat selama satu tahun.
"Saya sedih kalau terjadi penolakan dan membuat APBD 2023 menjadi batal, sehingga akhirnya kita di daerah tidak dapat apa-apa. Apalagi ini semua demi kepentingan seluruh masyarakat Tanah Bumbu," ujar Bupati, Selasa (1/11).
Jika penolakan tersebut berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RAPBD 2023, Zairullah menyebut surat edaran DAK sudah keluar, tetapi tidak untuk besarannya.
"Kalau pun ada sedikit masalah, itu bisa diperbaiki. Tapi, kepentingan masyarakat harus diutamakan," katanya.
Bupati mengatakan DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD (Pusat) yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanbu terbatas, pemerintah daerah berusaha meraih PAD dari pemerintah pusat. Menurut dia, itu bukan kerja yang mudah.
Zairullah menjelaskan hanya ada 6 Kabupaten/Kota saja termasuk di dalamnya Kabupaten Tanah Bumbu yang menerima dana DAK terbesar. Dana itulah yang nantinya digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
Namun, dalam rapat paripurna pengambilan keputusan tersebut, dari lima Fraksi DPRD, hanya ada empat Fraksi yang mendukung agar RAPBD menjadi APBD 2023.
Menurut Zairullah, pengambilan keputusan RAPBD yang dilakukan prosesnya sangat dinamis. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada saat itu diharapkan menjadi pelajaran bahwa semua yang dilakukan hanya untuk kepentingan masyarakat.
"Andai saja pada saat itu saya selaku Bupati salah dalam mengambil sikap dan langkah tentu masyarakat tidak percaya lagi ke Bupati," ujarnya.
Terkait masalah RAPBD dan DAK, Zairullah mengaku masalah itu telah selesai, karena sudah dikomunikasikan dengan fraksi di DPRD. Karena jika tidak disahkan, konsekuensinya anggota dewan tidak dapat gaji, insentif, dan tunjangan selama satu tahun.
"Alhamdulllah ini semua selesai dan saya sebagai orang tua berharap ke depannya tidak terulang lagi," pungkasnya.
