Proyek Food Estate

Food Estate Kurang Berpihak pada Rakyat, Ancaman Kerusakan Lingkungan

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian menyebut program food estate kurang berpihak kepada rakyat.

Featured-Image
Angga Dwiartama, Dosen dan Peneliti Sosiologi Pertanian-Pangan, Institut Teknologi Bandung (ITB), pada acara Diskusi Media “Food Estate: Untuk Membangun Kedaulatan Pangan?” yang berlangsung hari ini secara daring. (Foto: apahabar/Leni)

bakabar.com, JAKARTA - Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian menyebut program food estate kurang berpihak kepada rakyat.

"Kebijakan negara terkait proyek food estate selain kurang berpihak kepada kesejahteraan rakyat, juga membawa ancaman perubahan iklim yang lebih parah," ungkap Uli saat diskusi daring, Sabtu (4/3).

Berdasarkan pengalaman selama puluhan tahun, para petani tradisional dalam bercocok tanam dan menjaga alam telah dinegasikan dengan hadirnya kebijakan food estate.

“Mengacu kepada temuan kami di lapangan, kedaulatan pangan lokal berisiko punah akibat ekspansi monokultur dan penyeragaman pangan yang dipaksakan untuk dikonsumsi dan menjadi komoditas bisnis," terangnya.

Baca Juga: Petani Butuh Keadilan dan Dukungan Distribusi, Bukan Food Estate

Menurutnya, produksi secara besar-besaran lebih diutamakan dibandingkan upaya pemenuhan pangan sendiri.

"Solusinya sesuai kepada konsep Walhi, yaitu kembali pada konsep tata kuasa petani dan masyarakat. Tata kelola praktik lokal, tata produksi hulu ke hilir untuk meningkatkan nilai tambah, dan tata konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan setempat,” ujarnya.

Sementara itu, aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti menyesalkan proyek food estate yang selalu menjadi agenda pemerintah di setiap periode kepemimpinan presiden terpilih.

Padahal, katanya, proyek itu tidak pernah memecahkan masalah fundamental pangan di negeri ini, karena lebih menitikberatkan pada bobot kepentingan sisi ekonomi dibandingkan dengan penyelesaian masalah pangan.

Baca Juga: Pengamat: Proyek Food Estate Belum Mampu Mengakselerasi Hasil Panen

Menurutnya, pemerintah harus belajar dari kesalahan masa lalu dan membuat kebijakan yang lebih berhati-hati terkait pangan.

“Berbagai narasi saat ini terus bergulir, seperti Ibukota Negara (IKN), Omnibus Law, UU KPK, dan reformasi institusi kepolisian. Sementara, masalah food estate bisa jadi menempati posisi paling akhir dari rangkaian isu tersebut," kata Ray dalam diskusi yang sama terkait 'Food Estate: Untuk Membangun Kedaulatan Pangan?'.

Para akademisi dan aktivis NGO terus menyuarakan betapa pentingnya pangan  didorong sebagai agenda publik, termasuk sebagai agenda kampanye di tahun 2024.

Baca Juga: Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, Kalbar Buat Pupuk Secara Mandiri

Dengan demikian, masyarakat tidak selalu disajikan berita dari isu global, tapi juga mulai peduli pada isu-isu spesifik dan penting.

"Karena hal ini terkait dengan ancaman kesejahteraan masyarakat dan kerusakan alam yang luar biasa, karena kerugian yang ditimbulkan dari proyek food estate jauh lebih banyak dari pada keuntungannya,” pungkas Ray.

Editor
Komentar
Banner
Banner